Dalam sebuah ulasannya, Eni Kamal seorang pejabat Rektorat Universitas Bung Hatta menilai, nampaknya modernisasi dalam pengelolaan sumber daya laut belum seirama dengan peningkatan nasib nelayan. Sebagian besar warga masyarakat nelayan di Indonesia, masih hidup dalam situasi sosial dan ekonomi di bawah standar. Secara umum banyak nelayan hidup dalam taraf subsistem dan kondisi sosial mereka termasuk tertinggal.

Selanjutnya banyak pakar sektor kelautanpun ikut memberikan penilaian bahwa, fenomena sosial tentang kemiskinan nelayan disebabkan oleh pola hubungan kerja antara majikan dan nelayan . Memang pola hubungan antara patron dan klien tidak terlalu nampak eksploitatif karena nilai kerjasama masih terpelihara.

Namun sesungguhnya hasrat nelayan untuk keluar dari sistem yang nyaris permanen tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat proses hubungan kerja ini terlanjur membentuk mentalitas nelayan yang secara ekonomis tergantung pada majikan. Akibatnya, perasaan berutang budi di kalangan nelayan sudah menjadi lingkaran setan yang tidak mudah diselesaikan.

Menurut penulis, adanya kompetisi tak seimbang menjadikan posisi nelayan tradisional Indonesia kian tersisih. Faktor menyusutnya penghasilan nelayan tradisional bukan sekedar diakibatkan karena berkurangnya sumber daya laut akibat ledakan penduduk saja, tetapi dapat juga disebabkan karena maraknya penggunaan peralatan modern seperti drift gillnets dan pukat harimau yang ternyata berdampak jauh lebih dahsyat dalam menyingkirkan kelompok nelayan kecil dalam wilayah perairan yang sah.

Persoalan lain yang harus menjadi perhatian kita utamanya pemerintah,adalah perlunya regulasi atau sistem pengaturan harga produk perikanan. Harga produk perikanan yang terjadi selama ini sangatlah fluktuatif mengikuti mekanisme pasar. Parahnya, penentuan harga komoditas perikanan banyak ditetapkan oleh para juragan yang menguasai kehidupan nelayan.

Dalam konteks harga para nelayan posisinya dikondisikan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Goodwill yang telah diberikan para juragan atau tengkulak membuat nelayan tidak kuasa menolak keputusan harga yang ditetapkan para juragan, termasuk dalam hal penetapan harga produk perikanan hasil tangkapan.

Beberapa persoalan Itulah yang menjadikan nasib mereka sangat terpuruk dan sudah selayaknya dicarikan solusi cerdas untuk mengentaskan para nelayan dari ketidak berdayaan. Perlu untuk diketahui, bahwa laut Indonesia memiliki potensi lestari 6,4 juta ton/tahun. Penangkapan yang diperbolehkan 80% dari potensi lestari sumber daya perikanan. Jadi jumlah tangkap yang diperbolehkan dilaut kita 5,12 juta ton/tahun. Total tangkapan nelayan tradisional dan modern Indonesia 3,6 juta ton. Berarti selanjutnya kita masih bisa meningkatkan hasil tangkapan antara 1,5 juta ton dan 2,8 juta ton setiap tahun.

Dengan sistem zonasi, pemetaan bisa tersebar pada 9 wilayah pengelolaan. Diantaranya Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makasar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram hingga Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura dan Samudra Hindia. Sebagian laju pasokan daerah ini mengalami overfishing akibat kesenjangan pengelolaan.

Disini semua potensi perikanan laut diperkirakan menyumbang devisa 10 miliar dolar AS per tahun mulai 2003 sampai2010, dengan asumsi kapasitas produksi baru berkisar 58,5 persen dari total potensi sumber daya perikanan laut. Tidak perlu disangsikan lagi betapa banyak kekayaan laut dan dasar laut kita. Sayang, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan tersebut lebih banyak dinikmati bangsa lain.Sebuah kenyataan yang sangat Ironis.

Dalam pemikiran penulis, kini sudah saatnya berbagai strategi perlu kita tempuh untuk mendayagunakan sumber daya kelautan, sekaligus memperbaiki situasi dan kehidupan para nelayan. Untuk itu perlu adanya terobosan pemikiran baru diantaranya melalui pengembangan dan inovasi institusi bagi nelayan, sebagai wahana transfer teknologi perikanan dan perlunya diciptakan upaya untuk memfasilitasi dan meningkatkan kepedulian terhadap kepentingan nelayan, untuk mewujudkan pengembangan agrobisnis perikanan yang sehat dan dinamis.

Selanjutnya kita harus mampu menciptakan sebuah sistem yang dapat memacu produksi perikanan tangkap dengan mengacu pada sistem produk pertanian, misalnya dengan menerapkan konsep Intervensi terbatas pemerintah atau Limited Goverment Intervention dengan cara menetapkan harga dasar ikan (HDI).Sebagai dasar penetapannya dilakukan atas pertimbangan harga pasar, biaya operasional, dan lainnya.

Harga dasar ikan inilah yang dapat menyelamatkan nelayan dari perlakuan pasar yang terkadang tidak menguntungkan nelayan. Konsep ini tentu tidak mudah diterapkan begitu saja. Banyak pihak yang harus dilibatkan dalam penerapannya. Namun jika suatu ketika sudah ditetapkan, maka tidak ada alasan, semua pihak harus tunduk dan commited terhadap keputusan ini.

Antisisipasi terhadap adanya penolakan, maka sanksi harus diberikan bagi mereka yang nakal dan penghargaan harus juga diberikan bagi pihak yang teguh menjalankan peraturan ini. Reward and punishment dari pemerintah harus diberlakukan untuk keseimbangan.

Mengingat rendahnya tingkat inisiatif nelayan, melalui wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pemerintah diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk segera membentuk tim yang akan bertindak sebagai fasilitator untuk mewujudkan agenda ini. Ini penting,mengingat jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata, nelayan akan makin terperosok pada lembah kemiskinan yang makin dalam.

Karenanya, sangat diperlukan upaya untuk mengembalikan semangat para nelayan untuk kembali ke laut, dengan cara menerapkan pola intervensi terbatas tersebut diatas.Tanpa itu, mustahil pembangunan sektor kelautan dapat berjalan baik di masa mendatang.

Kini, saatnya kita membangunkan “Raksasa Laut “ yang masih tertidur. Kita harus segera memperbaiki proporsi keberpihakan pada nelayan marjinal yang masih rendah dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan menuju ke pemberdayaan yang nyata. Potensi tersebut perlu kita gali dan pikirkan kedepan demi kesejahteraan masyarakat nelayan. Yakinilah bahwa Kita mampu dan bisa mewujudkanya. Tentu butuh dukungan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun semua lapisan masyarakat memberdayakan nelayan. Bagaimanapun, kita adalah bangsa bahari. (Catatan tepi pantai Teluk Bayur Padang)

(Budi Arie Sutrisno adalah mantan Ketua Komisi D DPRD Brebes tahun 1999-2004. Tertarik pada sektor maritim dan pemberdayaan kawasan pesisir, tinggal di Bandung)