|
|
PanturaNews (Tegal) - Program pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis bagi warga Kota Tegal, Jawa Tengah, ternyata belum berjalan sempurna. Terbukti masih adanya sejumlah oknum pegawai Kecamatan yang memungut uang jasa pembuatan KTP. Selain itu, under pass di Kelurahan Kalinyamat Kulon belum tersentuh untuk ditangani secara serius, sehingga lintasan dibawahnya selalu tergenang banjir.
Demikian disampaikan Ketua RT 07 RW 3 Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Suratno dalam reses anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutari SH di kediamannya, Jumat 27 Agustus 2010 sore.
“Kami terang-terangan menagih janji pemerintah yang kabarnya menggratiskan pembuatan KTP, tapi nyatanya kami tetap dibebani uang jasa pembuatan KTP oleh oknum pegawai Kecamatan. Meskipun oknum tersebut tidak mematok harga, namun jelas-jelas itu merupakan tindakan melawan aturan yang disebut pungutan liar (pungli). Kami minta adanya ketegasan tindakan dari yang berwenang terkait oknum-oknum pemerintah yang memanfaatkan jabatan untuk berlaku pungli,” papar Suratno.
Pada kesempatan yang sama, Suratno juga mengkritik Pemkot Tegal terkait komitmennya melaksakan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sebab hingga saat ini kondisi banjir di bawah perlintasan under pass Kelurahan Kalinyamat Kulon belum tersentuh untuk ditangani secara serius.
“Kami sudah bosan dan jenuh dengan kondisi genangan air yang menghalangi lalulintas di bawah under pass. Jujur saja, genangan air itu sangat mengganggu aktifitas warga yang melewatinya. Ironisnya, sudah lebih dari 3 tahun, genangan air itu tetap tak teratasi dengan sempurna. Kami minta komitmen Pemkot agar menanganinya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutari SH mengatakan, akan menyampaikan semua keluhan itu dalam rapat fraksi. Menurutnya, terkait oknum pegawai Kecamatan yang diduga melakukan pungli, pihaknya akan menyampaikan kepada Komisi terkait agar secepatnya ditindak lanjuti ke lapangan.
“Pada prinsipnya, kami sangat mengharapkan aspirasi semacam ini. Dari semua aspirasi akan kami jadikan sebagai input untuk dievaluasi yang tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan, untuk mengambil langkah kebijakan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan di masa mendatang,” tandas Sutari.
- Mayoritas Anggota DPRD Belum Lunasi Dana TKI-BOP
- Tangkal Virus Negatif, Sekolah Perlu Terapkan Boarding School
- Marga Ronatio Brebes Gelar Pesta Bona Taon Punguan
- Dana Tunjangan Anggota DPRD Belum Dibayar
- Hadapi Pemilukada, PAN Masih Mengamati Peta Politik
- Dedy Mundur, Toto Siap Menjabat Wakil Ketua DPRD
- Pilkades Bantarkawung, Dua Nama Sudah Mendaftar
- Pemerintah Harus Atur Pintu Masuk Impor Bawang
- Pemahaman Empat Pilar Merupakan Sesuatu Yang Penting
- Akibat Penyempitan Saluran Air, Jalan Baros-Cisadap Longsor
- Anggota Linmas Mengikuti Pembinaan Rakyat Terlatih
- Penarikan Draf Raperda Pendidikan Disayangkan DPRD
- Batik Salem, Potensi Unggulan yang Makin Digandrungi
- Paska Demo, Harga Bawang Merah Lokal Mulai Naik
- Hujan Interupsi, Paripurna DPRD Dihentikan Paksa