Jumat, 14/07/2017, 06:13:26
Partikularisme Runtuhkan Eksistensi Golongan Elite
Oleh: Wahyu Syaefulloh

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari banyaknya keragaman yang tumbuh secara alamiah dalam suatu negara. Pada 17 Agustus 1945 sejarah dunia mencatat secara resmi masyarakat Indonesia mengikrarkan diri, dalam satu wadah yang sering kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perjalanan panjang masyarakat Indonesia untuk menghimpun berdaulat secara politik, sosial dan budaya.

Semangat persatuan memberikan hasil dengan gigih merebut kemerdekaan dari penjajah (Penguasa). Dengan sejarah mudah-mudahan mengingatkan kita akan pentingnya kemerdekaan, munculnya negara bukan hanya tiba-tiba dan tanpa tujuan. Sebagai mana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Golongan elite sebagai kaum yang di percaya masyarakat untuk mengelola bangsa guna mencapai penyelenggaraan negara yang bersih jujur dan adil, dengan peran yang lebih masyarakat elite diharapkan menjadi pelopor perubahan yang dapat membawa arah perjuangan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai keadilan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elite berarti orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok, atau orang-orang terpandang atau berderajat tinggi, kaum bangsawan, cendekiawan dan sebagainya. Golongan elite bisa kita simpulkan sebagai insan-insan yang langsung bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintah, barisan Yudikatif, barisan Legislatif, barisan Eksekutif, barisan tokoh Agama, barisan Cendekiawan seperti Mahasiswa dll.

Pada dekade terakhir pasca reformasi perjalanan bangsa masih mengalami kesulitan dalam bersaing ditataran dunia. Munculnya reformasi belum juga memberikan jawaban apa yang menjadi cita-cita bersama. Menurut Suparlan (2002) cita-cita Reformasi adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas masyarakat. Bisa kita lihat perjalanan yang sudah terlewati belum seluruhnya sesuai dengan tujuan reformasi. Marilah berkontemplasi dengan fenomena-fenomena yang telah terjadi, sebagai pemuda dan mahasiswa wajib memberikan sikap jelas dan tepat dalam bertindak.

Seperti yang disampaikan wakil ketua MPR Oesman Sapta Odang (2017), “Mengingatkan pentingnya peran mahasiswa dalam melakukan perubahan politik, tahun 1928 adalah peran pemuda dan mahasiswa, tahun 1945 peran pemuda, tahun 1966 peran mahasiswa. Tahun 1998 peran mahasiswa. Gelar tidak bermanfaat tanpa pengalaman. Belajarlah dari pengalaman”. “ Kalian harus belajar di lapangan. Akan lebih baik punya pengalaman dibanding titel. Mahasiswa adalah pejuang Bangsa, jangan pernah meninggalkan bangsa”. Mengutip pernyataan wakil ketua MPR di atas serasa memberikan sinyal tentang kondisi politik bangsa saat ini.

“Sejarah sedang bergerak, dunia sedang berubah. Bahkan negara yang paling mapan pun mendapati dirinya berada di tengah-tengah gerakan yang sepenuhnya baru” (Jules Michelet, History of France). Karakteristik negara tidak lepas dari politik, golongan elite politik sebagai manifestasi prosesi sebuah negara seharusnya mampu memberikan apa yang menjadi cita-cita bersama. Nampaknya wabah partikularisme belum bisa difiltrasi oleh ideologi bangsa dan pemahaman Agama. Korupsi, KKN, dan lain sebagainya masih tumbuh subur. Sebagai penyeimbang, pemuda dan mahasiswa diharapkan tetap menjaga independensi dan kemampuan intelektualnya guna memperbaiki kondisi-kondisi untuk kepentingan masyarakat umum.

Melihat dari beberapa fase yang terlewati dengan semangat persatuan pemuda dan mahasiswa bisa menunjukan keberadaan dan eksistensinya, dengan komitmen dan kontinuitas tanpa mengenal semangat musiman yang mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, mahasiswa bisa menjadi pelopor perubahan dan memberikan catatan sejarah dalam perjalanan bangsa. Semoga khitah mahasiswa dalam perjuangannya terus komitmen dan semata-mata untuk masyarakat luas dan kemajuan. Karena disadari gerakan politik mahasiswa adalah gerakan rasional, bukanlah perencanaan partikulerisme dan ideologi fanatis.

(Wahyu Syaefulloh adalah Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Peradaban (UPB) dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bumiayu).



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita