Senin, 07/08/2017, 03:16:11
Nawacita, Fondasi Kerja Bersama Untuk Indonesia
Oleh: DR. Dewi Aryani, M.Si

Sebentar lagi, bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke 72. Pada Tahun 2017, tema yang diangkat sebagai semangat dalam perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia adalah bekerja bersama. Ini menjadi esensi dan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk merangkul dan mengedepankan asas kebersamaan.

Masyarakat diingatkan melalui semboyan ini untuk kembali bersama-sama bersatu dalam perbedaan dan melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang mandiri dan terhormat.

Sedangkan logo 72 tahun Indonesia Kerja Bersama merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Hal itu melambangkan dinamisme pembangunan yang berorientasi ke masa depan positif. Slogan 'Kerja Bersama' memiliki arti menunjukkan pendekatan yang bersifat merangkul dan memperlihatkan asas kebersamaan serta gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Slogan ini menunjukan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan mencapai target yang telah direncanakan.

Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perayaan hari kemerdekaan di Istana Merdeka seringkali dihadiri, antara lain, oleh berbagai pejabat tinggi negara, tokoh2 bangsa serta orang terpilih dari berbagai berbagai bidang seperti guru, bidang, pustakawan dan arsiparis terbaik tingkat nasional.

Namun pada 17 Agustus 2015, pada HUT RI ke 70, Presiden Joko Widodo membawa nuansa berbeda. Presiden Joko Widodo mengundang sedikitnya 2.000 warga biasa ikut dalam upacara di Istana Merdeka. Mereka berasal dari wilayah Ibu Kota yang notabene orang pinggiran serta masyarakat berbagai wilayah di Indonesia. Alhasil, jumlah peserta upacara dari kalangan masyarakat biasa lebih banyak yakni 70% dibandingkan pejabat yang hanya 30%.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan warga biasa sengaja diundang untuk merasakan pengalaman mengikuti upacara hari kemerdekaan di Istana Merdeka yang selama ini hanya diikuti oleh para pejabat dan orang penting. Saking banyaknya masyarakat, sejumlah pintu masuk area Istana Kepresidenan akan terjadi antrean panjang. Pakaian mereka pun tidak layaknya pejabat negara dan orang penting berjas lengkap, tetapi berpakaian batik dan kemeja lengan panjang.

Diundangnya Wong Cilik ke Istana pada perayaan kemerdekaan Indoneia bukan saja, menunjukkan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan rakyat Indonesia tetapi sekaligus melakukan sesuatu perubahan fundamental, yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia untuk dapat merayakan hari kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan para undangan terhormat lainnya serta yang terpenting bersama presiden yang dicintai rakyatnya.

Perubahan paradigma dalam merayakan upacara hari kemerdekaan di Istana Merdeka ini adalah salah satu pengejawantahan empiris dari Nawa Cita bahkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri.

NAWA CITA

Pancasila dan Trisakti menjadi dasar ideologi yang melandasi lahirnya Nawa Cita. Guna menghadapi berbagai problematika bangsa, ideologi dibutuhkan sebagai penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan dan sebagai bintang pengarah menghadapi berbagai persoalan krusial bangsa. Nawa Cita hadir pada saat Bangsa Indonesia menghadapi 3 (tiga) permasalahan besar yaitu: merosotnya wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Nawa Cita mencoba mengatasi ketiga permasalahan fundamental tersebut. Pertama, tentang merosotnya wibawa negara akan dapat diatasi dengan mengkhairkan negara yang bekerja.

Kedua, menangani melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dapat diselesaikan dengan jalan mempromosikan upaya kemandirian yang menyejahterakan, jujur dan bertanggungjawab.

Ketiga, terkait dengan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa dapat dientaskan melalui proses revolusi mental bangsa.

Ketiga jalan perubahan tersebut, sebagai manifesto politik Presiden Joko Widodo juga diuraikan secara lebih komprehensif kedalam sembilan harapan atau impian sebagai berikut:

Pertama, akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Kedua, hendak membuat pemerintah tidak absent dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Ketiga, akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara persatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kelima, akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Keenam, akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, akan melakukan revolusi karakter bangsa. Terakhir, kesembilan, akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita pada kemandirian ekonomi Indonesia oleh Presiden Joko Widodo terus diperkuat dengan cara menggerakkan ekonomi kerakyatan, memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform. Ada pun dalam bidang politik, Nawa Cita mendorong terciptanya negara yang kuat, hadir melalui reformasi sistem dan penegakan hokum, memperkuat ketahanan maritime, serta senantiasa membangun tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam strategi kebudayaan, Nawa Cita secara jenius menyadari bahwa Indonesia dibentuk dari kolektivitas kebudayaan yang dibangun dari desa/daerah kemudian bersatu menjadi puncak-puncak kebudayaan bangsa Indonesia.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yang mampu memberikan keadilan, serta dapat memberikan keamanan dan ketentraman masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk apap pun. Selain itu, suatu bangsa harus mampu menyediakan infrastruktur, serta memiliki sistem politik dan hokum yang berjalan dengan baik.

Kedaulatan bidang politik merupakan fondasi utama yang mencakup aspek-aspek hakiki kelangsungan sebuah negara. Konsep hakiki yang dimaksud adlah kedaulatan, yakni keutuhan wilayah dan pengakuan internasional atas eksistensi negara Indonesia pada percaturan global.

MENGINTEGRASIKAN NAWA CITA DALAM PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

Nawacita merupakan agenda pembanguna nasional yang harus diperkuat dari berbagai aspek pembangunan agar lebih inklusif dalam mewujudkan tujuan bernegara. Oleh sebab itu, kinerja pembanguann nasional bukan sekedar kinerja pembangunan dalam aksentuasi lama melainkan untuk memperlihatkan efektivitas kebijakan pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tanggungjawab untuk mencapai tujuan pembangunan nasional harus menjadi kerja bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah untuk mengawal agenda prioritas dalam Nawacita hanya dapat diwujudkan manakala dokumen perencanaan nasional dan daerah dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten. Wujud konsistensi ini diperlihatkan melalui sinkronisasi antara sasaran dan tujuan perencanaan di RPJMD 2015-2019 provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Dalam rangka mencapai sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya bersama, antara lain:

Penyelarasan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD); penyelarasan dalam penetapan target pembangunan; standardisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dengan perangkat daerah; pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; dan penyelarasan dalam kebijakan pengendalian pusat dan dan daerah.

Poin penting dilakukannya sinkronisasi pembangunan adalah agar tercapai efektivitas sasaran

pembangunan nasional yang juga menjadi sasaran pembangunan daerah. Implementasi strategis dari sinkronisasi adalah pada saat RPJM, RPJMD seluruh provinsi dan RPJMD seluruh kabupaten/kota menjadi satu kesatuan yang utuh. Keutuhan perencanaan menghasilkan arsitektur kinerja yang sinergis dan konektif guna pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penyelarasan perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik rencana lima tahunan maupun tahunan dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan sehingga terwujud sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah dan antartingkatpemerintahan.

KEBERLANJUTAN NAWA CITA

Saat ini, pembangunan secara besar-besaran dilakukan hampir di seluruh pelosok negeri mulai dari perkotaan hingga pedesaan.Pulau Jawa bukan lagi jadi sentral pembangunan seperti sebelum-sebelumnya. Aceh, yang dijuluki Serambi Mekah juga berbenah.

Untuk infrastruktur perhubungan Pemerintah membangun jalur kereta api sepanjang 417,5 km dengan 40 stasiun, satu Pelabuhan Nasional Balohan dan layanan cuaca untuk penerbangan. Sumatera Utara juga merasakan pembangunan besar-besaran.Ratusan kilometer jalan tol baru, ratusan kilometer jalur kereta api, bandar udara, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas

ribuan hektar yang dilengkapi pelabuhan laut, pabrik kelapa sawit dan lain lain serta dibentuknya Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba.

Suatu hal yang puluhan tahun ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumatera Utara.

Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 km terus dikebut Pemerintahan Jokowi. Jalan tol ini akan menghubungkan Bakaheuni, Lampung, Sumatera Utara hingga Aceh.

Sementara itu tol Padang-Pekanbaru sepanjang 240 km juga akan segera dibangun. Tidak ketinggalan daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi , Nusa Tenggara Timur, Papua dan banyak lagi. Ribuan kilometer jalan tol dan jalan nasional, ratusan jembatan, puluhan pelabuhan laut dan bendungan, belasan bandar udara dibangun sampai pelosok dan daerah terluar Indonesia. Bahkan di daerah perbatasan saja sudah dan sedang dibangun 258 km jalan baru.

Tahun 2015 dana desa ditransfer dari pusat sebesar 20,8 triliun. Tahun 2016 naik menjadi 46,98 triliun dan tahun 2017 menjadi 60 triliun. Pemerintah mengupayakan agar tahun 2018 dapat lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk pengawasannya Jokowi mengundang KPK. Sampai saat ini sudah 74.910 desa yang menerima dana desa yang dipergunakan untuk membangun desanya.

Sebagaimana layaknya seorang manusia, Presiden Joko Widodo tentu memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden yang harus mengurus negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa serta tantangan geografis dengan lebih dari 17.000 pulau yang menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Namun demikian, masih lebih banyak keberhasilan pembangunan yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, seluruh jajaran Kabinet Kerja, Pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah Provinisi dan Kabupaten/Kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Mianggas sampai Pulau Rote.

Semoga Presiden Joko Widodo dapat kembali memimpin pelaksanaan Nawa Cita pada periode kedua sehingga berbagai pembangunan di Indonesia menuju ke-track yang benar untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Semoga, Aamiin!

(DR. Dewi Aryani, MSi adalah Anggota DPR-RI Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Duta Reformasi Birokrasi Universitas Indonesia)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita