Sabtu, 02/09/2017, 05:58:42
Langgar Kode Etik DPRD, Suprianto Diberhentikan
Laporan Tim PanturaNews

Ilustrasi

PanturaNews (Tegal) - Anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Suprianto SPdI yang tergabung di Fraksi Golkar, diberhentikan dari keanggotaanya. Pasalnya, Anggota DPRD periode 2014-2109 ini, terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Keputusan pemberhentian H Suprianto oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tegal, disampaikan Anggota BK DPRD Kota Tegal, H Ahmad Satori pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda persetujuan penetapan atas Raperda Kota Tegal tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tegal menjadi Perda Kota Tegal, Kamis 31 Agustus 2017.

“Suprianto terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD Kota Tegal,” kata H Satori.

Disampaikan, Putusan BK DPRD Kota Tegal Nomor 02/BK.XII/2016 Tertanggal 28 Desember 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tegal Nomor 53/Pid/B/2017/PNTgl Tertanggal 13 Juli 2017, pertama menyatakan bahwa H Suprianto terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD Kota Tegal.

Kedua, memberikan sangsi berupa pemberhentian H Suprianto dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Tegal masa bakti 2014-2019. Ketiga, mengembalikan H Suprianto kepada Partai Poltik pengusungnya yakni PPP. Dan keempat, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua BK DPRD Kota Tegal, dr Hj Siti Rochmah Muhidi.

“Pemberhentian H Supriyanto mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2017,” tandas H Satori.

Diketahui, terbukti melakukan perzinahan, anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Suprianto SPdI pada sidang putusan kasus perzinahan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Kamis 13 Juli 2017, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan kepada H Suprianto, satu bulan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal, Depaati Herlambang SH yang sebelumnya menuntut 5 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Haruno Patriadi SH, MH didampingi hakim anggota Fatarony SH dan Haklainul Dunggio SH, dalam amar putusannya mengatakan  terdakwa H Suprianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dengan wanita yang mempunyai tiga orang anak, dan mempunyai suami yang sah dibuktikan dengan surat nikah. Tindak pidana itu sebagaimana diatur dalam pasal pasal 284 ayat 1 ke (1) hurup (a) KUHP.

Putusan yang memberatkan, terdakwa adalah anggota DPRD yang semestinya menjadi contoh yang baik dan panutan kepada pemilihnya, malah melakukan hal yang tidak terpuji dan keterangan terdakwa dalam persidangan berbelit-belit. Atas putusan itu, H Suprianto menyatakan Banding.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita