Minggu, 17/09/2017, 06:36:26
Dewi Aryani Minta Apotek dan Toko Obat Diaudit
Laporan SL Gaharu & Zaenal Muttaqin

Dewi Aryani Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (Foto: Dok.)

PanturaNews (Jakarta) - Maraknya kasus peredaran obat terlarang saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Baru-baru ini terjadi kasus peredaran Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) hingga menyebabkan beberapa korban meninggal dunia bahkan dicurigai obat tersebut mengandung bahan berbahaya.

Dewi Aryani Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, sebenarnya yang harus di cermati adalah obat PCC tersebut masuk obat legal atau tidak dan jika dikonsumsi apakah harus dengan surat rekomendasi resep dokter. Obat PCC merupakan obat yang mempunyai kandungan bahan aktif generik yang terdiri paracetamol atau acetaminofen, caffeine dan carisoprodol. Tiga komponen obat tersebut memberikan efek kerja yang berbeda namun saling berkaitan untuk mendukung masing-masing efek kerja obat.

Menurut Dewi Aryani yang akrab dipanggi Dear, kasus di Kendari yang jadi masalah adalah obat tersebut diketahui beredar tanpa ijin BPOM dan dijual bebas. Saat ini telah ditetapkan beberapa orang menjadi tersangka dan mereka beberapa apoteker. Artinya ada penyimpangan dalam produksi dan distribusinya.

Pemerintah dalam hal ini kepolisian, BPOM dan Kemenkes harus segera melakukan investigasi menyeluruh siapa yg memproduksi obat tersebut dan kenapa dapat dikonsumsi secara massal dan dapat diperjualbelikan bebas. Termasuk apakah ada kandungan lain yg berbahaya misalnya narkoba dan sejenisnya dalam pil PCC yang beredar itu.

Dewi mendesak agar BPOM segera melakukan audit terhadap seluruh apotek dan toko obat , harus dicek ijinnya, jenis obat yang dijualbelikan dan lain-lain, supaya peredaran obat terlarang dapat diantisipasi.

"Tentu peran kepolisian dan pemerintah daerah juga penting spy hal tsb bs dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia," kata Dewi Minggu 17 September 2017 di Jakarta.

Pemerintah telah menetapkan aturan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana tercantum pada Pasal 106 ayat [1] Pasal 1 ayat [4] UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sehingga, apabila para tersangka pada kasus tersebut mengedarkan obat tanpa izin edar, mereka jelas melanggar Pasal 197 UU 36/2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

"Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 36/2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat", tandas Dewi.

Perlu diketahui, baru-baru ini dihebohkan dengan kasus masuknya sekitar 64 orang di Kendari ke Rumah Sakit dan menunjukkan gejala-gejala aneh seperti halusinasi, mengamuk, kejang-kejang dengan mulut berbusa, hingga pingsan. Bahkan, seorang anak SD kelas 6 meninggal karena kasus yang sama dan seorang remaja lain tewas dengan berlari menyeburkan diri ke laut.

Berbagai gejala dan gangguan yang dialami oleh puluhan remaja di Kendari ini akibat penyalahgunaan obat PCC yang di Kendari dikenal juga dengan nama obat mumbul. Biasanya, obat ini digunakan untuk pasien penyakit jantung dan mereka yang memiliki keluhan rasa nyeri atau kejang otot.

Diduga, pengonsumsian secara berlebihanlah yang menyebabkan para remaja ini mengalami gejala tersebut. Ada juga korban yang menyatakan bahwa ia mencampur tiga jenis obat, yaitu PCC, Tramadol, dan Somadril secara bersamaan dalam dosis tinggi dan meminumnya langsung dengan air putih.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita