Selasa, 19/09/2017, 06:12:21
Hak Kesehatan Warga Miskin Harus Diprioritaskan
Laporan SL Gaharu & Zaenal Muttaqin

DR Dewi Aryani MSi (tengah) talkshow dengan tema "Kesehatan Kita Investasi Bangsa", di Slawi (Foto: Tim PanturaNews)

PanturaNews (Tegal) - DR Dewi Aryani MSi bersama Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggelar talkshow dengan tema "Kesehatan Kita Investasi Bangsa", bertempat di hotel Gran Dian Slawi, Selasa 19 September 2017. Talkshow yang disiarkan oleh TVRI tersebut dihadiri ratusan undangan dari berbagai unsur masyarakat.

Di hadapan peserta yang hadir, Dewi menjelaskan tentang dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Komisi IX DPR RI tempat Dewi duduk sebagai anggota, selalu mengawasi program pemerintah supaya terserap di daerah-daerah seperti peningkatan fasilitas kesehatan (faskes). Diantaranya aspirasi anggota DPR untuk Daerah Pemilihan (Dapil)-nya dengan memberikan bantuan ambulan bagi puskesmas dan RSUD kelas D.

"Bantuan kerakyatan juga diberikan melalui aspirasi pengobatan gratis oleh anggota DPR, dan pemerintah memberikan dukungan obat-obatan bagi warga tidak mampu, menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat sesuai Instruksi Presiden INPRES No.1/2017 tentang GERMAS," kata Dewi.

Dikatakan, hal yang paling terpenting adalah memperjuangkan hak kesehatan masyarakat berupa pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga tidak mampu sesuai kriteria Kemensos 146/2013. Sebagai anggota DPR RI sudah seharusnya membantu kerja Pemerintah Bapak Jokowi supaya warga tidak mampu yang “tidak terdata” atau “belum didata” oleh Pemerintah di Dapilnya masing masing segera terverifikasi dan mendapatkan hak perlindungan kesehatan.

"Jangan sampai di kemudian hari jajaran Pemerintah memberikan jawaban ke kami di Komisi IX bahwa semua terkendala teknis sehingga terlupakan hak kesehatan warga tidak mampu tersebut," kata Dewi.

Masih menurut Dewi, salah satu yang menjadi konsentrasinya dalam masalah hak kesehatan bagi warga tidak mampu tersebut harus dilindungi dan diatur oleh UU serta turunan regulasinya. Semua teralokasikan anggaran dan kuotanya jangan sampai jajaran Pemerintah tidak bekerja maksimal dan efektif dengan alasan teknis.

"Itulah fungsi saya sebagai pengawasan kinerja pemerintah. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulan kemiskinan," kata Dewi.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan dalam UU nomer 23 tahun 1992 tentang kesehatan supaya produktif secara social dan ekonomi.

Dalam pembangunan kesehatan, peran promosi kesehatan diakui sangat penting dan termasuk komitmen menuju masyarakat sehat, salah satunya program kegiatan talkshow tersebut. Dalam agenda pembangunan nasional (Nawacita), pembangunan kesehatan itu sendiri temasuk kedalam poin Lima Nawacita.

"Yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” yang ditekankan ke arah promotif dan preventif dengan visi masyrakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dengan kata lain promkes adalah salah satu agenda utama dalam pembangunan kesehatan nasional sedangkan produknya ada yang dikenal dengan KIS-JKN dan Germas", kata Dewi politisi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal dan Kota Tegal).

Dewi juga menambahkan, besarnya nilai anggaran belanja yang digunakan dalam upaya kuratif-rehabilitatif dikhawatirkan dapat semakin membengkak. Padahal dengan adanya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di era JKN berperan penting dalam menekan angka kesakitan, sehingga dana kesehatan yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Hasil jaring aspirasi warga dan kunjungan kerja yang dilakukan di Kabupaten Tegal ada beberapa yang menjadi concernnya. Pertama terkait peningkatan faskes seperti keprihatinan atas RSUD Suradadi, secara kordinat Rumah Sakit ini terletak di wilayah yang sangat strategis dan rawan kecelakaan mengingat berada di tepi Jalur Pantura tapi fasilitas kesehatannya masih sangat minim, ketersediaan ambulan terbatas dan digunakan bergantian untuk mengangkut jenazah dan orang sakit.

"Masalah keterbatasan tenaga medis kesehatan dan lainnya, saya sudah mengutarakan hal faskes ini ke Dirjen Pelayanan Kesehatan supaya menjadi perhatian Kementerian Kesehatan atas dasar pertimbangan yang saya sebutkan tadi," pungkas Dewi.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita