Rabu, 18/10/2017, 04:54:50
Jokowi Ingin Perekonomian Desa Bergerak Cepat
Laporan Zaenal Muttaqin

Presiden Jokowi saat memimpin ratas membahas mengenai dana desa di Istana Kepresidenan Bogor (Foto: Humas/Setkab)

PanturaNews (Bogor) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan perekonomian di desa bergerak cepat seperti halnya pergerakan ekonomi di kota. Hal itu disampaikan, saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 18 Oktober 2017, membahas mengenai Optimalisasi Dana Desa.

Mengawali pengantarnya dalam Ratas itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu untuk dibangun.

“Kita ingin perekonomiam di desa bisa bergerak tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota. 2015 telah kita berikan 20,76 triliun, tahun 2016 diberikan 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa hal-hal produktif yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jokowi juga berharap agar semua yang dikerjakan dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

“Dan yang kedua saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya,” pungkas Presiden di akhir pengantar.

Menteri yang hadir pada Ratas tersebut diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Budi Karya, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, Menkominfo Rudiantara, Kemendes PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita