Minggu, 05/11/2017, 10:40:40
Doa Buang Sial Untuk Pilkada Kota Tegal 2018
Oleh: Roziqien Manshur Al-Makhaly

SETIAP pilihan selalu mengandung konsekuensi. Konsekuensi dapat diartikan sebagai akibat atau dampak yang timbul dari suatu pilihan perbuatan atau pendirian dan sebagainya. Jika yang kita ambil adalah sebuah pilihan yang baik maka konsekuensinya juga baik, demikian pula sebaliknya. Konsekuensi akan selalu menyertai pilihan perbuatan yang kita lakukan, berupa maslahat atau mudlorot, tergantung pada nilai perbuatan yang menjadi pilihan kita.

Ada seorang teman yang selalu bersikap mengalah (bukan kalah). Dalam ungkapan bahasa Tegal, pilihan sikap teman kita itu sering disebut “wong ngalah kuwe uripe berkah”. Sementara itu ada seorang teman yang lain, yang karena ketidakhati-hatiannya memilih sesuatu yang ternyata memberi sedikit manfaat dan membawa dampak buruk berkepanjangan. Orang Tegal menyebutnya sebagai “enake saklentheng, rekasane saketiga rendheng”.

Itulah sebabnya, pilihan atas sesuatu seharusnya melalui proses pertimbangan yang matang sehingga dampak buruk yang mungkin  timbul dapat dihindari. Demikian pula dalam hal Pilkada serentak, termasuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota atau disingkat Pilwalkot/Wawalkot Tegal, yang konon menurut rencana akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Apa yang akan menjadi pilihan kita nanti, sebaiknya terlebih dahulu melalui suatu proses pertimbangan yang mendalam agar dapat menghindari dampak buruk yang tentunya tidak kita harapkan.

Parpol dan Pilkada

Pilkada adalah salah satu ujud pengejawantahan dari sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam Pilkada, salah satu unsur penting dari stakeholders yang tak dapat diabaikan adalah partai politik. Arti penting partai politik dan fungsi peranannya dalam negara demokrasi dan kaitannya dengan Pilkada dijelaskan dengan piawai oleh Prof. Miriam Budiardjo (2008).

Ada beberapa fungsi penting yang diperankan oleh partai politik di negara demokrasi dan fungsinya yang terkait dengan Pilkada. Di antaranya ada dua fungsi yang sangat relevan untuk dibicarakan di sini.

Pertama, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam masyarakat modern, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang, baik dari perorangan atau dari suatu kelompok, jika tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi dari yang lain, maka dimungkinkan akan hilang atau tercecer.

Oleh karena itu, kehadiran partai politik sebagai ikhtiar untuk dapat mengakomodir berbagai pendapat dan aspirasi baik dari perorangan maupun kelompok. Proses ini disebut penggabungan kepentingan (interest aggregation). Kemudian, pendapat dan aspirasi itu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini disebut perumusan kepentingan (interest articulation).

Kedua, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini terkait dengan masalah seleksi kepemimpinan, meliputi baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan di tingkat lokal dan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, yang dengan kader-kader demikian Partai politik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan kesulitan untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan di tingkat  lokal maupun tingkat nasional. Dari penjelasan dua fungsi utama partai politik di atas, maka tidak mengherankan jika Sartori mendefinisikan partai politik sebagai suatu  kelompok politik yang mengikuti pemilihan, dan melalui pemilihan itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Obsesi Ingin Menang

Pilkada Serentak pada 2018, merupakan suatu kegiatan berskala besar, yang meliputi 171 daerah, terdiri atas 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota. Demi untuk aman, damai dan lancarnya perhelatan itu, dipandang perlu untuk diselenggarakan suatu kegiatan yang bertajuk Rapat Koordinasi Nasional atau disingkat Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018.

Kegiatan Rakornas ini diikuti oleh Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada 2018 yang akan datang. Dari sekian banyak nara sumber, salah satu yang menarik adalah Menkopolhukam Wiranto.

Secara tegas ringkas ia menyatakan bahwa Pilkada sejatinya adalah memilih pemimpin masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, harus dilakukan persiapan yang secermat-cermatnya karena akan menyangkut dan menentukan nasib bangsa Indonesia. Harus ada langkah-langkah koordinasi yang dinamis dan sinkronisasi dari berbagai stakeholder, baik itu penyelenggara, parpol, pemilih, peserta dan aparat keamanan.

Karena demokrasi sudah menjadi pilihan kita, maka kita melakukan proses demokrasi, sementara itu yang menjadi aktor utamanya adalah partai politik, di sisi lain kita harus menyadari bahwa posisi pemimpin menjadi penting karena menentukan jatuh bangunnya negara.

Oleh karena itu, kata Wiranto lagi, partai politik mempunyai tanggungjawab yang mulia untuk menyeleksi para calon pemimpin. Sejarah mencatat, bangsa-bangsa di dunia maupun di negeri kita sendiri, jatuh bangunnya suatu pemerintahan betul-betul sangat bergantung pada kualitas pemimpin, berkompeten atau tidak.

Kembali Wiranto menegaskan, jika kita salah memilih pemimpin, maka pembangunan di daerah akan berisiko gagal atau menjadi tidak berhasil. Selanjutnya, Wiranto mengingatkan bahwa parpol tentu telah berusaha untuk mengajukan/menampilkan calon-calon yang punya kompetensi yang baik.

Namun, di sisi lain parpol juga punya obsesi ingin menang. Dalam hal ini, sering terjadi tabrakan antara keinginan parpol untuk menang dengan kewajiban parpol untuk menampilkan/mengajukan pemimpin yang punya kompetensi. Itulah kenyataannya, kata Wiranto dengan nada sedih.

Klaim Sumbangsih

Umumnya suasana ulang tahun, baik perorangan maupun organisasi, selalu diliputi keceriaan sebagai manifestasi kebahagiaan dari pihak yang berulang tahun. Begitulah perasaan yang mengiringi Kang Nur, panggilan akrab Drs.H.M. Nursholeh, M.MPd, ketika menghadiri acara malam tasyakuran dan sarasehan dalam rangka HUT ke 53 Partai Golkar yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Kota Tegal di Ruang Aula DPD Partai Golkar di Jalan Betik, Tegalsari.

Dalam sambutannya, Kang Nur dengan gembira dan sumringah mengajak agar momentum HUT dapat meningkatkan kecintaan terhadap partai sehingga partai dapat berkembang menjadi besar, seiring semakin besar pula sumbangsih Partai Golkar bagi bangsa, dan terutama bagi masyarakat kota Tegal.

Kang Nur tidak lupa menyebut, dalam konteks demokrasi lokal di Kota Tegal, kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam satu periode ini (2014-2019) Partai Golkar diberi kepercayaan untuk memimpin Kota Tegal. Meskipun, dalam pemilu legislatif kemarin (2014) Partai Golkar belum berhasil meraih suara mayoritas, tetapi pada Pemilukada (2013) Partai Golkar mampu mengantarkan pasangan calonnya menjadi pemenang. Bahwa ada riak-riak kecil dalam perjalanannya, itu adalah dinamika partai.

Pernyataan Kang Nur di atas, niscaya menarik untuk dicermati secara lebih mendalam lagi. Klaim sumbangsih yang disebut Kang Nur di atas, sesungguhnya menjadi kurang berarti, kurang efektif. Mengapa? Mungkin karena pengakuan dari pimpinan partai yang mengusung Siti Mashita menjadi Walikota Tegal, cukup memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kesalahan partai atau lebih tepatnya kecolongan, lantaran di samping Siti Mashita bukan putri daerah, juga tidak mempelajari baik-baik rekam jejaknya.

Atas kesalahan ini, partai pengusung yakni DPD Partai Golkar Kota Tegal telah mendapatkan ganjarannya dari masyarakat, dalam Pemilihan Legislatif 2014 lalu. DPD Partai Golkar Kota Tegal kehilangan 2 kursi, dari semula 6 kursi di DPRD Kota Tegal, sekarang tinggal 4 kursi. Terkait indikasi tindak pidana korupsi, Siti Mashita telah dicokok oleh satgas OTT KPK pada 29 Agustus lalu dan dinonaktifkan dari status Walikota Tegal. Sementara itu, Wakil Walikota Tegal Drs.H.M. Nursholeh, M.MPd ditunjuk sebagai Plt Walikota Tegal.

Kucing Dalam Karung

Mungkin peribahasa yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Pilwalkot/Wawalkot Tegal 2013 yang lalu adalah "bagai membeli kucing dalam karung", yang maknanya kurang lebih yaitu memilih sesuatu yang belum tahu pasti apa akibatnya. Inilah yang diperingatkan dengan keras oleh Wiranto dalam Rakornas, bahwa masyarakat yang salah memilih pemimpin akan menggadaikan masa depan daerahnya selama lima tahun.

Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab moral partai politik yang mempunyai kewajiban mulia untuk mengajukan/menampilkan paslonnya, harus cermati rekam jejaknya, harus jelas visi misinya, serta program RPJM dan RPJP tahunannya, supaya masyarakat tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung. Berleha-leha istirahat sambil duduk atau membaringkan badan, nikmat terasakan mendengarkan lagu lama Bimbo yang liriknya ditulis oleh Iwan Abdurrahman berjudul DOA :

Tuhan, kini kami berkumpul//Merenungkan arti, hidup kami yang terisi//Sedikit niat Bhakti, bagi sesama, yang dalam kegelapan// Tuhan, teguhkan hati kami, yang punya niat tulus//Dan juga saudara kami, yang dalam kegelapan//Sadarkanlah dan teguhkan imannya//Tabahkan hatimu, Tuhan slalu dekatmu//Sinar terang 'kan datang, bagi orang yang tabah//Amien Ya Robbal alamien.

(Penulis adalah peminat masalah sosial, budaya dan keagamaan dan pecinta kota Tegal dengan penuh keceriaan)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita