Kamis, 30/11/2017, 08:55:15
Korupsi Prona, Kepala Desa Larangan Divonis 1 Tahun
Laporan Takwo Heriyanto

Ilustrasi

PanturaNews (Brebes) - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, menjatuhi hukuman satu tahun penjara kepada Kepala Desa (Kades) Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Subandi, atas kasus korupsi proses pembuatan sertifikat tanah melalui Program Nasional Agraria (Prona).

Hal itu disampaikan kuasa hukum terdakwa, Tobidin dalam sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Semarang, Selasa 28 November 2017 malam.

Tobidin menyampaikan, vonis yang diberikan terdakwa itu lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam berkas tuntutan, terdakwa dituntut hukuman penjara selama dua tahun, dipotong masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp 50 juta.

Hal itu karena dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf C UU RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan subsider Pasal 11 UU yang sama.

"Klien kami telah diputus dengan vonis 1 tahun penjara oleh PN Tipikor Semarang. Disisi lain, klien kami juga mendapatkan uang pengembalian yang disita sebesar Rp 40.579.000. Itu karena tidak terbukti berkaitan dengan kasus yang disidangkan," ujar Tobidin, Rabu 29 November 2017.

Dia menjelaskan, dalam putusannya itu, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf C UU RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, kata Tobidin, majelis hakim menjatuhkan pidana satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, namun dengan perintah tetap ditahan. Majelis hakim juga menetapkan agar uang tunai sebesar Rp 40.579.000 dikembalikan kepada terdakwa. Kemudian, terdakwa diwajibkan membayar uang perkara Rp 5000.

Menurut dia, uang yang dikembalikan sebesar Rp 40.579.000 itu, merupakan uang sitaan dari kliennya. Uang itu merupakan uang yang dikumpulkan secara pribadi untuk digunakan menutup program sampah desa bagi pembelian sepeda motor roda tiga sebanyak tiga unit, pembuatan tugu desa, dan jembatan desa.

"Uang ini dikembalikan karena telah dibuktikan dalam sidang tidak ada kaitannya dengan kasus klien kami," sambungnya.

Atas vonis tersebut, imbuh Tobidin, terdakwa mengaku menerima putusan majelis hakim yang telah dijatuhkannya. "Terdakwa mengaku bahwa itu, karena sebagai bagian kesalahan dirinya secara administrasi akibat dari ketidaktahuan aturan yang berlaku," tandasnya.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita