Kamis, 30/11/2017, 12:01:04
Ketua DPRD dan Ketua BK Tolak Pencabutan Gugatan
Laporan Nino Moebi & SL Gaharu

PH tergugat satu dan dua, Cahyo Cisyantono dan Joko Hardiyono menolak pencabutan gugatan (Foto: Nino Moebi)

PanturaNews (Tegal) - Tergugat satu, Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, dan tergugat dua Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tegal, menolak pencabutan perkara oleh penggugat atas nama Suprianto yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tegal.

Demikian disampaikan Penasehat Hukum (PH) tergugat satu dan dua, Cahyo Cisyantono, SH dan Joko Hardiyono, SH di ruang Komisi 3 DPRD Kota Tegal, sebelum menghadiri persidangan ke empat di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Kamis 30 November 2017.

Diketahui, tidak terima karena diberhentikan sebagai anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Suprianto SPdI menggugat secara perdata Ketua DPRD Kota Tegal, dan Ketua BK DPRD Kota Tegal. Pemberhentian Supriyanto, karena Anggota DPRD periode 2014-2109 ini, terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yakni melakukan perzinahan.

"Materi sidang hari ini (Kamis 30/11-Red) menyampaikan bukti putusan sela dihadapan majelis hakim, dan menjawab atas surat permohonan pencabutan perkara oleh penggugat. Namun tergugat satu dan dua keberatan atas pencabutan perkara oleh penggugat. Kami menghendaki sidang dilanjutkan supaya mendapatkan kepastian hukum," tutur Cahyo Cisyantono.

Ditambahkan Joko Hardiyono, seperti saat sidang di PTUN kemarin, pihaknya sudah mempunyai keputusan hukum tetap, yaitu menang dan gugatan mereka tidak dikabulkan.

“Maka di Pengadilan Negeri Tegal, kita menghendaki hal yang sama agar ada kepastian hukum dan perkara ini tuntas,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, terbukti melakukan perzinahan, anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung di Fraksi Partai Golkar, H Suprianto SPdI, pada sidang putusan kasus perzinahan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Kamis 13 Juli 2017, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.

Atas putusan PN Tegal itu, Suprianto dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD Kota Tegal. Putusan BK DPRD Kota Tegal Nomor 02/BK.XII/2016 Tertanggal 28 Desember 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tegal Nomor 53/Pid/B/2017/PNTgl Tertanggal 13 Juli 2017, pertama menyatakan bahwa H Suprianto terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD Kota Tegal.

Kedua, memberikan sangsi berupa pemberhentian H Suprianto dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kota Tegal masa bakti 2014-2019. Ketiga, mengembalikan H Suprianto kepada Partai Poltik pengusungnya yakni PPP. Dan keempat, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2017, ditandatangani oleh Ketua BK DPRD Kota Tegal, dr Hj Siti Rochmah Muhidi.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita