Sabtu, 20/01/2018, 12:04:11
Kebijakan Impor Beras: Benarkah Solusi?
Oleh: Novita Fauziyah, S. Pd

Masyarakat kini tengah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan yakni beras. Beras yang menjadi kebutuhan pokok harganya makin melambung tinggi.  Harga beras medium masih menyentuh angka Rp 11.500 per kilogram sampai Rp 12.000 per kilogram dari harga awal Rp 9.450 per kilogram. Sementara harga beras premium mencapai Rp 12.800 per kilogram.

Kondisi ini mendorong pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan impor beras. Bahkan Kementrian Perdagangan (Kemendag) sudah resmi mengeluarkan izin impor 500 ribu ton. Dari kabar yang diansir dari media online, Kemendag menerbitkan izin impor beras 500 ribu ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018 (www.bisnis.tempo.co, diakses pada tanggal 18 Januari 2018).

Sebelumnya pihak Kementrian Perdagangan menjelaskan bahwa keputusan ini diambil lantaran mendapati stok beras yang turun dan terjadi lonjakan harga di pasaran. Jika melihat data tentang produksi beras di beberapa daerah justru stoknya mengalami surplus, dan sebentar lagi petani akan memasuki musim panen raya.

Dari data yang diperoleh dari www.republica.co.id diakses pada tanggal 18 Januari 2018, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menjelaskan bahwa setiap tahun mengalami surplus rata-rata 80 ribu hingga 100 ribu ton beras, dibanding sebelumnya ada kenaikan 40%. Demikian juga Kepala Dinas Pertanian Propinsi Banten yang menjelaskan bahwa perkiraan produksi Januari hingga Maret 2018 sebesar 512.388 ton beras melebihi kelebihan konsumsi penduduk Banten selama Januari-Maret. Selain itu panen raya akan dimulai minggu pertama Februari 2018.

Kondisi di atas justru tidak sejalan dengan alasan yang disampaikan oleh Kementrian Perdagangan. Bahkan terdapat simpang siur data stok beras yang akhirnya kebijakan impor ini dikeluarkan. Menurut Direktur Penelitian Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia yang dilansir dari www.bisnis.tempo.co, menduga bahwa salah satu penyebab masalah perberasan adalah simpang siurnya data stok beras dan yang menjadi salah satu hambatannya adalah keterbatasan dana untuk melakukan survey. Hal ini juga diungkapkan oleh Pakar Ekonomi Rizal Ramli. Diakses dari www.teropongsenayan.com pada tanggal 18 Januari 2018, beliau menjelaskan bahwa masalah yang selalu menghiasi krisis beras adalah soal data. Bahkan dijelaskan bahwa ada komisi 20-300 dolar per ton.

Melihat fakta mengenai kondisi petani yang sebentar lagi panen raya dan juga stok beras yang dianggap cukup, mungkinkah harus dilakukan impor juga? Sementara di sisi lain ternyata ada komisi sekian dolar untuk impor. Lalu kebijakan tersebut untuk siapa? Tentu ini menimbulkan banyak pertanyaan dan tanggapan dari berbagai pihak. Mungkin kah ada udang di balik beras?.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak adalah wewenang pemerintah  sebagai wakil rakyat. Namun faktanya kebijakan ini justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat dari manapun. Bahkan sebelum izin ini benar-benar dikeluarkan, dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Harga kebutuhan pangan benar-benar naik. Harga beras yang naik juga mempengaruhi harga-harga yang lain khususnya di sektor pangan.

Jangan sampai apa yang dilakukan ini adalah semata-mata hanya karena kepentingan segelintir atau sekelompok orang tertentu. Bahkan kebijakan yang katanya solusi justru sampai mengorbankan rakyat. Petani dalam hal ini sangat merasakan betul dampaknya jika ada beras impor yang masuk. Meski pemerintah menyampaikan bahwa harga beras impor yang akan dijual adalah kisaran harga beras lokal,

Kini saatnya masyarakat menyadari betul bahwa urusan seperti ini adalah bukan urusan sekelompok orang dan kita dipaksa untuk menerima begitu saja dengan segala kondisi. Ini adalah urusan kita semua. Ada kalanya masyarakat juga menjadi kontrol bagi pemerintah. Karenanya permasalahan seperti ini adalah menyangkut tentang politik dan Islam mengatur tentang permasalahan ini termasuk sistem ekonomi Islam. Tinggal apakah mau atau tidak mengambil solusi dari Islam, solusi yang Allah beri.

(Novita Fauziyah adalah Pendidik, tinggal di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita