Senin, 19/02/2018, 11:18:56
Dewi Sosialisasi UU Perlindungan Pekerja Migran
LAPORAN SL. GAHARU

Dewi Aryani sosialisasi UU 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Foto: Rio)

PanturaNews (Tegal) - Rumah Aspirasi Dewi Aryani di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, benar-benar tak pernah sepi. Setelah menggelar dialog dengan unsur kepemudaan seperti Karang Taruna, masyarakat nelayan, para buruh juga diramaikan dengan senam bersama ibu-ibu kader Posyandu, kali ini digelar sosialisasi Undang-Undang (UU) untuk komunitas masyarakat, terutama para pemuda yang ingin mendalami peluang kerja di luar negeri.

Di Rumah Aspirasi, Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR Dewi Aryani, MSi melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Senin 19 Februari 2018.

“Setelah disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI, UU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, akhirnya diundangkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2017,” tutur Dewi Aryani yang akrab disapa DeAr.

Sosialisasi dihadiri berbagai unsur perwakilan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yaitu dari Kecamatan Suradadi, Kramat, Tarub Kedungbanteng dan Kecamatan Bojong.

Menurut politisi PDIP yang berangkat ke Senayan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes), proses revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berjalan dalam proses yang cukup panjang. Setelah kurang lebih 7 tahun proses pembahasan, Undang-Undang No. 18 tahun 2017, akan menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Diantaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012,” jelas Dewi Aryani.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa banyak hal juga ikut berubah. Salah satunya adalah nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Bahkan dengan disahkannya UU PPMI, maka fungsi BP2MI yang diubah dari BNP2TKI menjadi bertambah. Antara lain memberikan rekomendasi kepada Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), untuk disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan guna bisa menempatan TKI di luar negeri,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, BP2MI bisa menempatan TKI antara pemerintah dengan pemerintah, atau goverment to goverment (G to G) dan pemerintah dengan swasta (G to Private-P), atau antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di negara lain.

"Khusus TKI pelaut juga menjadi tanggung jawab BP2MI untuk memproses dan mengirimkannya. Kalau sebelumnya kita mengurus pelaut seperti anak buah kapal (ABK), hanya diatur secara implisit dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” tandas Dewi Aryani.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita