Kamis, 15/03/2018, 12:08:03
Membaca Pemekaran Brebes dari Kacamata Ekonomi
Oleh: Baqi Maulana Rizqi

Setelah selesainya kajian akademis tentang daerah otonomi baru (DOB) yang dilakukan oleh Tim Kajian UNDIP perguruan tinggi yang cukup tersohor di kota Semarang menunjukan bahwa hasil kajian tersebut menyatakan wilayah Brebes bagian selatan berpotensi untuk dimekarkan yang meliputi kecamatan Tonjong, kecamatan Sirampog, kecamatan Bumiayu, kecamatan Paguyangan, kecamatan Bantarkawung dan kecamatan Salem.

Diwaktu uforia pemekaran brebes selatan mengaung dipublik ada beberapa pendapat dari tokoh-tokoh daerah yang mendeskritkan pemekaran yang masih perlu banyak persiapan, ditambah dengan informasi bahwa Mendagri menutup pintu pemekaran sampai dengan tahun 2019. Pro-kontra wajar adanya, namun yang perlu digaris bawahi yakni untuk mencapai harapan-harapan kesejahteraan masyarakat perlu kiranya untuk tidak mengesampingakan aspek rasionalitas dan intelektualitas, untuk itu dibutuhkan sikap intelektulitas dan semangat untuk hal-hal baru dalam menanggapi isu-isu kedaerahan, tujuannya tidak lain untuk tidak hanya sebatas memanfaatkan momentum.

Sebab kita sadari bersama tahun ini adalah tahun-tahun politik apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat mendapat perhatian khusus terlebih bagi kandidat yang memiliki kepentingan mencalonkan diri pada PILGUB atau PILPRES. Ada baiknya jika ditahun-tahun politik sikap rasionalitas dan intelektualitas disinergikan dengan tujuan untuk memfilter kepentingan murni masyarakat dengan kepentingan kandidat.

Mari sedikit kita bedah dari perspektif ekonomi dalam menanggapai daerah otonomi baru (DOB), keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada batang tubuh ideologi negara Indonesia ditinjau dari teori ekonomi pertumbuhan dan teori keadilan dalam aspek ekonomi melahirkan dualisme, Equity (adil) dan Growth (makmur) tidak mesti berjalan bedampingan sebab dengan  adannya Trade Off atau orientasi pertumbuhan dan orientasi keadilan yang menuntut untuk fokus pada satu tujuan dengan konsekuensi jika tujuan ekonomi partumbuhan harus dicapai maka sebagai akibatnya ekonomi kedailan dikesampingkan begitu sebaliknya.

Penganut teori pertumbuhan meyakini betul jika ekonomi pertumbuhan lebih didahulukan berdampak pada ekonomi keadilan sebab dapat secara langsung menaungi dan berkontribusi terhadap keadilan atau Trickledown Effect, sementara penganut teori keadilan berkeyakinan bahwa pemerataan pendapatan terlebih dahulu dan semua kebutuhan dasar penduduk dapat terpenuhi secara adil daan merata untuk mengatasi kecemburuan ekonomi dan klas sosial.

Tidak berhenti pada naik dan turunya teori ekonomi antara pertumbuhan dan keadilan dalam perekonomian indonesia melainkan dalam dualisme ekonomi dibutukan kerangka kerja yang efektif dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalm upaya-upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khusunya peran masyarakat juga sangat menentukan untuk keberhasilan perekonomian suatu negara, dualisme tida berhenti pada teori ekonomi saja, didalam suatu tatanan pemerintahanpun tidak terlepas dari adanya dualisme yakni antara ekonomi dan politik.

Kita bisa belajar dari sejarah orde baru, pada tahun 1997 dengan terjadinya krisis moneter lalu disusul dengan krisisi ekonomi dan sampai pada titik klimaksnya krisis politik, melonjaknya tingkat inflasi yang hamper mendekati 100% per tahun, serta merosotnya Kurs Devisa secara drastis yang menampakan diri jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya.

Tidak sebatas itu, pendapatan per kapita yang semula telah mencapai sekitar AS$100 pada awal tahun 1997 berubah menjadi AS%250pada awal tahun 1998, sebab jatuhnya nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Efeknya pun kepada stagnasi pertumbuhan perekonomian indonesia, melonjaknya tingkat suku bunga serta neraca pembayaran internasional mengalami defisit.

Fenomena di atas mengambarkan bagaimana hubungan yang begitu riskan antara ekonomi dan politik, ini bisaa diartikan bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dan Pancasila sebagai ideologi bangsa mutlak mampu memposisikan keduannya antara ekonomi dan politk sehingga dominasi dari satu sisi tidak terjadi, sederhananya adalah bahwa memposisikan keduanya secara professional dan proposional.

Itu semua tidak terlepas dari struktur pemerintahan yang masih terpusat (sentralisasi) sehingga memunculkan peluang untuk tidak meratanya kebijakan ekonomi secara holistik, Eric Devas dalam bukunya dengan judul Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, sekurang-kurangnya mengemukakan kelemahan-kelemahan dalam sistem sentralisasi dalam pemerintahaan.

Yakni, Pertama, adanya kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara efektif untuk negara yang sangat besar seperti indonesia ini, Kedua, perlunya memasukan pengalaman dan pengetahuan mengenai daerah kedalam proses pembentukan atau pengambilan keputusan, dan yang Ketiga, kurangnya kesempatan pemerintah daerah untuk terlibat dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Dalam pemerintahan setelah orde baru yakni reformasi yang dinahkodai mantan Presiden Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunannya membuat keputusan untuk merspon sistem sentralisasi, mulai diperkenalkanlah undang-undang nomor 22 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dereah.

Tidak berhenti di kepemimpinan Habibie, pembahasan otonomi daerah selain sudah dirancangan dengan dikeluarkannya undang-undang, hal serupa juga dilanjut dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan kabinet persatuan nasionalnya yang semakin memperhatikan masalah otonomi daerah, terlebih dalam kepemimpinannya Gs Dur (Abdurachman Wahid) telah mempunyai padangan tersendiri terkait otonomi daerah yakni dengan dibentuknya kementrian negara urusan otonomi daerah, walaupun kemudian di hapus dan disatukan dengan departemen dalam negri dan otonomi daerah. Sejalan dengan perkembangn tersebut presiden Abdurachman Wahid dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri telah membentuk kementrian negara yang bertanggungjawab terhadeap pengembangan otonomi daerah.

Mengacu pada pandangan Drs. M. Suparmoko, Ph.d., M.A dalam kacamata ekonomi publik menuturkan dengan singkat bahwa undang-undang otonomi daerah itu berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi disbanding dengan struktur pemerintah sebelumnya yang bersifat sentralis, motivasi inilah yang melahirkan sistem desentralisasi memiliki tujuan seperti untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan pendapatan daerah/asal daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Dengan bergulirnya isu pemekaran brebes selatan perlu mendapat perhatian khsusus ditambah dengan sudah dilakukannya kajian akademis terkait pemekaran oleh tim dari universitas diponegoro (UNDIP). Pemekaran otonomi daerah dari induk asalnya kabupaten brebes yang tergabung dari enam kecamatan di wilayah kabupaten brebes khusunya brebes bagian selatan, yakni, bumiayu, tonjong, sirampog, paguyangan, bantarkawung dan salem, disini peran dari berbagai kalangan diperluakan baik tokoh, masyarakat, mashasiswa serta organisasi kemasyarakat untuk bersama-sama mengawal pemekaran dengan mengikuti peraturan serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, dengan begitu untuk mencapi hasil yang sesuai harapan demi kebaikan kolektif untuk bersama-sama dan bahu-membahu mengawal secara sadar.

Melihat pemekaran Brebes selatan dari kacamata ekonomi, memiliki potensi untuk mencapai ekonomi pembangunan dan ekonomi keadilan seperti yang sudah diatas, sebab sejalan dengan pemusatan perhatian oleh nilai strategis untuk lebih mengambangkan potensi daerah brebes selatan. Potensi alam yang berkecukupan bahkan melimpah serta sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola adalah modal awal untuk memekarkan diri dari wilayah induk Brebes. Dengan sudah terpenuhi syarat fisik sebagimana yang tertuang pada pasal 5 ayat 5 undang-undang nomor 32  tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang di jelaskan bahwa syarat fisik untuk pembentukan kabupaten paling sedikit terdiri dari 5 (lima) kecamatan.

Adapun untuk faktor-faktor yang lain seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial ploitik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan lainnya perlu terus dibenahi sebab selain sudah terpenuhinya syarat fisik, menjadi motivasi untuk tetap mengawal untuk mencapai pembanguan daerah. Tidak hanya itu potensi pariwisata yang terdapat di brebes selatan dapat dijadikan factor ekonomi berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga menunjang untuk dimekarkannya brebes selatan dari induknya Brebes.

(Baqi Maulana Rizqi adalah Kader Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bumiayu, Mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita