Sabtu, 24/03/2018, 02:21:46
KPU Diminta Evaluasi Pemasangan APK Paslon
LAPORAN NINO MOEBI

Agus Wijonarko - Edy Suripno

PanturaNews (Tegal) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Jawa Tengah, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi terkait teknis pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Tegal.

Sebab, meski semua APK dalam bentuk spanduk dan umbul-umbul sudah terpasang di semua kelurahan, namun pemasangannya dinilai kurang etis dan tidak layak sebagai bahan sosialisasi Pilkada serentak.

Ketua DPRD Kota Tegal, H Edy Suripno SH, MH mengatakan, pemasangan APK pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebagai media edukasi masyarakat terkesan asal-asalan. Hal itu, dibuktikan dengan cara pemasangan yang diikat dan terbentang di pohon yang dinilai mengurangi estetika keindahan serta mengganggu ketertiban.

Menurutnya, idealnya pemasangan APK bisa dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, agar bisa disesuaikan dengan semua zona efektif pemasangan reklame.

"Minimal, dibuatkan gawang untuk pemasangan agar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal, 24/2013 tentang Perubahan Atas Perwal 2/2012 tentang Pedoman Penyelenggaran Reklame, bahkan beberapa spanduk paslon sudah ada yang hilang," tutur Edy Suripno.

Edy Suripno menambahkan, terkait minimnya ketersediaan anggaran, tidak bisa dijadikan alasan karena sudah menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara pilkada serentak. Terlebih, realisasi anggaran juga mengacu perencanaan yang sudah dibahas dan diusulkan KPU secara langsung.

“Jika ingin menjadikan momen Pilkada Serentak sebagai ajang pesta demokrasi, harus tetap memperhatikan sisi estetika dan kepantasan sebagai contoh nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijonarko menyampaikan, menanggapi banyaknya protes dan masukan terkait pemasangan pemasangan APK yang dinilai kurang etis dan tidak layak. Pihaknya mengaku, masih menunggu kejelasan dari pihak rekanan sebagai mitra kerja pengadaan APK sebagai media sosialisasi Pilkada Serentak.

Sebab, keterbatasan anggaran pengadaan APK tidak memungkinkan untuk membuat gawangan sendiri. Bahkan, penyerahan pengerjaan rekanan hingga saat ini juga belum diserahterimakan.

"Jika sudah serah terima, segera kami evaluasi titik mana saja yang perlu diperbaiki. Jika terpaksa, pemasangan APK kami serahkan ke paslon dan timses, karena sebagai penyelenggara kami sifatnya hanya menyediakan saja," pungkas Agus




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita