Senin, 09/04/2018, 07:29:16
Siti Masitha Minta Dipindah ke Lapas Tangerang
Laporan Tim PanturaNews

Siti Mashita pada sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Semarang (Foto: Dok/Nino)

PanturaNews (Semarang) - Walikota Tegal non aktif, Siti Masitha Soeparno minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, agar dirinya dapat dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak dan Perempuan di Tangerang, Banten, jika nanti telah divonis.

Hal itu diungkapkan terdakwa Walikota Tegal non aktif saat membacakan pledoinya/pembelaanya dalam sidang lanjutan tindak kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin 9 April 2018.

Siti Masitha dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Pemumtut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan terdakwa dalam kasus yang sama, Amir Mirza Hutagalung, dituntut 9 tahun penjara.

Diwarnai isak tangis, Siti Masitha dalam pembacaan pledoinya membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Walikota Tegal non aktif tersebut juga mengatakan, segala hal yang dituduhkan kepadanya diluar pengetahuannya.

"Sudah terbukti tidak ada penambahan harta dan aset yang signifikan selama saya menjabat sebagai Walikota Tegal, bahkan saya juga belum miliki rumah sendiri, rumah yang ada di Jakarta itu adalah milik adik saya," ucap Masitha.

Pendapatan selama ini, menurutnya, hanya dari jabatan Walikota. Bahkan dia juga hutang bank yang digunakan untuk biaya pendidikan.

“Sampai sekarang pun, pendapatan saya masih dibantu adik, bahkan saya tidak punya tabungan. Hanya hanya punya asuransi pendidikan anak senilai 50 juta yang disita oleh KPK,” terangnya.

Kepada majelis hakim, Siti Masitha juga mengajukan permohonan agar setelah divonis, dia dapat dipindahkan ke LP anak dan perempuan di Tangerang, Banten. Hal itu dikarenakan agar keluarga dapat lebih mudah menjenguknya.

"Saya sangat rindu kepada anak-anak saya. Selama ditahan di Semarang, keluarga jarang menengok karena jarak yang jauh dan biaya yang tinggi. Karena itu saya mohon majelis hakim mengabulkan," pintanya.

Selain meminta agar dipindah, Siti Masitha juga meminta agar hak politiknya tidak dicabut sesuai tuntutan jaksa KPK. Dalam pembelaannya, Siti Masitha juga mengaku tidak pernah mengkondisikan lelang proyek, maupun pengangkatan jabatan. Semua sesuai prosedur, semua sesuai aturan yang berlaku.

"Saya juga tidak pernah meminta dana kepada para kepala OPD. Semua itu hanya dimanipulasi Amir Mirza," terangnya.

Diungkapkan, semua peristiwa itu baru diketahui justru ketika diperiksa oleh KPK. Siti Mashita juga mengaku tidak pernah memerintahkan Amir Mirza, untuk meminta dana kepada para OPD untuk kepentingan kampanye. Karena menurutnya, biaya kampanye akan ditanggung dari dana pribadi adiknya, seperti saat kampanye pada periode pertama kali. Berdasarkan hal itu, Sitha Masitha meminta majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai fakta.




 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita