Rabu, 02/05/2018, 06:32:10
Momentum May Day Jangan Hanya Beri Solusi Parsial
Oleh: Novita Fauziyah, S. Pd

May Day atau Hari Buruh se Dunia yang jatuh setiap tangal 1 Mei, menjadi momentum bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi. Hari tersebut biasanya diisi dengan aksi atau unjuk rasa di lingkungan Istana Negara atau di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Tahun ini, May Day bahkan dibolehkan untuk dirayakan. Seperti yang dilansir di detik.com (29/4), Wakapolri meminta perayaan Hari Buruh Sedunia agar dilakukan di daerah masing-masing, dan boleh dirayakan dengan gaya masing-masing.

Setiap tahun para buruh menyampaikan tuntutan namun hampir seluruh tuntutan belum terpenuhi semua. Tuntutan tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan dan kondisi hidup. Tuntutan itu berhubungan dengan problem kehidupan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Salah satu kelompok buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mereka akan menyampaikan tiga tuntutan rakyat atau Tritura Plus. Dikutip dari republika.co.id (30/4), tuntutan pertama dari KSPI adalah menurunkan harga beras, listrik, BBM, dan bangun ketahanan pangan dan energi.

Tuntutan kedua adalah menuntut pemerintah menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tuntutan ketiga adalah tolak tenaga kerja asing, buruh kasar, dari China, cabut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang TKA. Kemudian plus nya adalah hapus outsourcing dan memilik presiden yang pro kepada kaum buruh.

Tuntutan di atas menggambarkan bagaimana kondisi buruh saat ini. Mereka menghadapi persoalan yang berkaitan upah, permasalahan harga kebutuhan hidup, juga kebijakan berrkaitan ketenagakerjaan. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, upah yang minim dan lebih parahnya sekarang adalah diterapkannya Perpres No 20 Tahun 2018 yang pro kepada asing dan membuat buruh lokal terancam baik bagi yang sedang bekerja bisa terancam PHK atau bagi yang akan bekerja.

Posisi buruh benar-benar terdzalimi. Jika Sumber Daya Manusia yang dianggap kurang memenuhi kualifikasi segala bidang, maka hal ini juga tidak bisa disalahkan manakala biaya pendidikan juga mahal.

Inilah potret kondisi buruh di sistem kapitalisme. Negara mengabaikan kesejahteraan rakyat. Jika buruh hanya bersumber dari gaji yang minim, sementara harga kebutuhan pokok makin naik maka kesejahteraan akan makin rendah dan rakyat harus menanggungnya sendiri. Negara hanya berperan sebagai regulator saja.

Jika ingin memenuhi kebutuhan maka rakyat harus bekerja secara mutlak. Para buruh harus mencurahkan segenap waktunya untuk bisa bertahan hidup. Tak jarang dari mereka harus berangkat pagi buta dan pulang dalam kondisi langit yang pekat. Kalaupun ada bantuan pun itu minim dan tetap dibebankan kepada buruh seperti jaminan kesehatan yang harus dipotong dari gaji mereka. Di sisi lain, kekayaan sumber daya alam negeri ini melimpah ruah namun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.

Momentum May Day memang banyak diharapkan agar dapat memperbaiki kesejahteraan para buruh. Perbaikan tersebut meliputi persoalan yang telah dipaparkan di atas. Namun sejatinya persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh para buruh, namun juga rakyat secara luas. Akar persoalan ketenagakerjaan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok.

Solusi yang diharapkan bukan hanya parsial namun diharapkan  tuntas. Bukan hanya gaji naik saja, namun juga sampai jaminan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Jika kita kaji lebih dalam, persoalan yang sistemik ini juga harus memiliki solusi yang sistematis. Islam memiliki solusi mengenai persoalan ketenagakerjaan ini. Islam memandang bahwa akar persoalan ini adalah terkait pemenuhan kebutuhan hidup. Ini akan berkaitan dengan kebijakan ekonomi politik yang yang diterapkan oleh negara.

Dalam Islam negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap warganya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara, bukan diserahkan oleh pihak swasta (asing) sehingga rakyat bisa sejahtera. Adapun persoalan yang berkaitan antara pengusaha dan pekerja harus diseleseikan dengan akad yang sesuai dengan Islam. Dengan penerapan kebijakan ekonomi politik Islam ini maka persoalan pemenuhan kebutuhan hidup akan terselesaikan.

(Novita Fauziyah adalah pendidik, tinggal di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita