Jumat, 06/07/2018, 11:27:26
Gugatan Habib-Tanty, PHP Pertama yang Masuk ke MK
LAPORAN SL. GAHARU & NINO MOEBI

Ilustrasi

PanturaNews (Tegal) - Permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Tegal tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Tegal ke Mahkamah Konstitusi (MK), telah diterima MK dengan Nomor 1/PAN/PHP-KOT/2018 tertanggal 5 Juli 2018 pukul 10.16 WIB.

Dengan demikian, permohonan pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2018 dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 5 Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal, Habib Ali-Tanty Prasetyoningrum (Habib Ali-Tanty) dengan tagline Hati, adalah yang pertama masuk ke MK.

Perkara PHP Kada Tahun 2018 yang masuk ke MK, akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana PHP Kada Tahun 2018, akan dimulai pada 26 Juli 2018.

“Ya benar, gugatan sudah masuk ke MK kemarin,” kata Kordinator Saksi Paslon Habib Ali-Tanty, Heri Budiman Heri, Kamis 5 Juli 2018 malam.

Dijelaskan, gugatan PHP Kada yang diajukan Habib Ali-Tanty dikuasakan kepada Kuasa Hukum: F.A. Fredyanto H, SH, MH, Budi Yuwono, SH, Bambang Sutarto, SH, MPd, J.B Vernando, SH, MH, Rexon Manihuruk, SH dan Raden Azhari Setiadi, SH.

Diketahui, Budi Yuwono selaku Kuasa Hukum menerangkan adanya pelanggaran selama penyelenggaran Pilwakot Tegal Tahun 2018. Berbekal selisih suara 316 atau 0,02% dengan pasangan pemenang yang ditetapkan KPU Kota Tegal, pihaknya menggugat hasil penghitungan suara. Tim Kuasa Hukum menyebut adanya pelanggaran yang terstruktur dan masif, seperti politik uang yang sudah dilaporkan ke Gakummdu.

“Kami disini mengajukan permohonan yang disesuaikan dengan kewenangan MK, meski terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tegal,” ujarnya.

Ditambahkan Hery Budiman, pelanggaran dan indikasi kecurangan yang terjadi diantaranya, adanya fakta penambahan suara yaitu di TPS 4 Muaraeja. Jumlah surat suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya berjumlah 365, sedangkan yang tercantum dalam Form C1 adalah 366, namun dalam perhitungan di tingkat kecamatan berjumlah 368.

“Dari fakta itu jelas ada praktik aktif untuk mempengaruhi, dan menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara,” jelasnya.

Indikasi kecurangan lainnya, diantaranya pelanggaran kotak suara di beberapa TPS dan beberapa pelanggaran lainnya.

“Habib Ali-Tanty juga mengajukan surat keberatan ke Bawaslu Kota Tegal, dan minta agar Bawaslu memerintahkan KPU Kota Tegal untuk melakukan pemungutan suara ulang di setiap TPS yang terjadi pelanggaran,” terang Hery Budiman.

Sementara Ketua KPU Kota Tegal, Agus Wijonarko menyatakan sudah siap menghadapi gugatan Habib Ali-Tanti ke MK. “Proses di KPU sudah sesuai aturan, dalam gugatan itu akan kita buktikan,” tuturnya.

Ketua MK RI, Anwar Usman melalui Website resmi Mahkamah Konstitusi menjelaskan, nantinya perkara PHP Kada Tahun 2018 yang masuk akan teregistrasi ke dalam BRPK pada 23 Juli 2018. Sedangkan persidangan perdana PHP Kada Tahun 2018, akan dimulai pada 26 Juli 2018.

“Dalam peraturan perundang-undangan, MK harus menyelesaikan PHP Kada Tahun 2018 pada 26 September 2018,” ujarnya.



 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita