Sabtu, 02/01/2010, 12:06:00
Tentang Akademi Kebudayaan Tegal
Amin Nurokhman

Motifnya mungkin klasik: Kegelisahan atas hegemoni ‘Jakarta’ bagi kerja seni-budaya daerah. Gaya dan tema yang diusung juga bukan terobosan baru. Tetapi hasrat dan keseriusan sejumlah praktisi seni-budaya di Tegal untuk menggagas komunitas seni-budaya alternatif bernama Akademi Kebudayaan Tegal (AKT), adalah wacana yang layak ditimbang oleh pekerja, peminat dan penikmat kesenian dan produk kebudayaan khas pesisir utara barat Jawa Tengah.

Setelah menggelar orasi dan diskusi kebudayaan: ‘Menggapai Sesuatu yang Hilang’, beberapa waktu lalu, AKT menjadi tema pembicaraan sebagian pekerja dan peminat seni di Tegal. Meskipun bukan menjadi tema diskusi serius yang berujung pro-kontra dan polemik, tetapi AKT menebar harapan atas lahirnya komunitas seni-budaya baru yang tidak sekedar main-main.

Selain soal visi, substansi dan daya tahan, ada juga yang memahami AKT sebagai lembaga pendidikan formal. Sehingga penggagas AKT juga diberondong pertanyaan soal kurikulum, pengajar, tempat dan kapan berlangsungya kegiatan belajar-mengajar..

AKT kemudian menerbitkan buku dan memfasilitasi pergelaran pekan keroncong. Maka sengaja atau tidak, AKT telah menjadi mitra sekaligus ‘tandingan’ Dewan Kesenian Kota Tegal (DKKT). Meskipun kedudayaan Tegal tentu saja adalah potret budaya masyarakat pantai utara dalam cakupan geografis yang lebih luas di Karesidenan Pekalongan dan sekitarnnya.

Adalah Joshua Budhy Gutomo (Igho), musisi Kota Tegal yang menggagas AKT. Mungkin saja Igho terinspirasi Akademi Kebudayaan Yogyakarta (AKY). Apa dan bagaimanapun setting kelahiran AKT, publik teater, sastra, musik dan lainnya di Tegal, telah mencatat dan menunggu realisasi agenda kerja AKT. Apalagi AKT lahir saat ‘gonjang-ganjing’ di DKKT (waktu itu), tengah memuncak.

‘Perang pengaruh’ para pekerja seni Tegal pascapergantian pengurus DKKT, belakangan ini memang tak lagi terbaca di media cetak lokal. Tetapi ‘api dendam’ bermotif (mungkin) narsisme, agaknya belum sepenuhnya padam. Bupati Tegal Agus Riyanto yang didaulat berorasi budaya oleh AKT waktu itu, bahkan menyisipkan kritik dengan guyonan, tentang AKT yang berpotensi menjadi tandingan DKKT.

AKT juga menerbitkan buku ‘Kesan Pergaulan bersama AW’. Betapapun awak AKT berupaya keras menerbitkan buku yang merangkum kesan dari tokoh dan publik figur Kota Tegal untuk AW (Adi Winarso) Walikota Tegal yang hampir lengser, sebagai buku ‘netral’, agaknya tetap saja sulit menangkis kecurigaan ‘penerbitan proyek’ dari buku itu. Tetapi kerja serius AKT patut diapresiasi. Penulisan sejarah tokoh Tegal Ki Gede Sebayu atau tema besar khas budaya Tegalan dengan nuansa yang lebih bercerita, kiranya menjadi tantangan AKT.

Meskipun struktur awak AKT belum tersosialisasi sebagaimana sejumlah komite yang bertanggungjawab berbagai kegiatan seni seperti di DKKT, tetapi oleh penggagasnya, AKT dicita-citakan menjadi pusat data dan simpul jaringan kebudayaan Tegal. Sehingga AKT selayaknya mampu mengambil posisi ideal (netral), untuk sedemikian rupa ‘memenej sengketa’.

Sudah lahir banyak seniman, penyair dan sastrawan Tegal yang menasional. Dan sebagai titik persimpangan dari arus besar budaya dari pusat Jawa Tengah, Jawa Barat dan Ibukota, Tegal seperti tak pernah mati. Wajar jika pergulatan seni-budaya di pesisir utara barat ini sangat dinamis. Meskipun, kondisi ini terkadang bisa memicu letupan ‘pertarungan’ antarpekerja seni.

Ketegangan di DKKT usai pentas drama kolosal ‘Martoloyo Gugat’ di Alun-alun Kota Tegal beberapa waktu lalu, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi sampai ada ‘penggerudukan’ pekerja seni, ke media cetak lokal yang memuat kritik atas pentas tersebut. Karena pilihan reaksi yang massif seperti itu, kurang mendapat tempat di dunia kesenian. Agar aktivis DKKT tidak disamakan dengan aktivis parpol atau ormas radikal, yang biasanya memilih cara bereaksi yang rame-rame.

Jika kelahiran AKT dilatarbelakangi kepentingan selain kerja seni-budaya, tidak mustahil, justru menjadi pemain baru di medan ‘peratrungan pengaruh’ antarpekerja seni di Tegal. Sebagai komunitas yang berpeluang untuk bebas dari upaya penyeragaman, pembelokan dan pembatasan, dan tidak dibiayai APBD, AKT harus menjadi pemadam kebakaran saat api pertarungan itu berkobar.

Kiprah nyata AKT untuk memotivasi atau memfasilitasi even seni khas pesisiran, penerbitan buku, komik, antologi berbagai karya sastra pesisiran yang bebas dari kepentingan sesaat seperi ‘pentas proyek’ menjelang pilkada, akan menjawab dan membuktikan apa dan siapa AKT?. Atau cukup puas pernah tercatat di media cetak dan selanjutnya memilih menghilang?

 

Amin Nurokhman Adalah wartawan dan aktivis Lembaga Satupadi Pantura Barat


Tulisan dalam Kolom Opini ini adalah kiriman dari masyarakat. Segala tulisan bukan tanggung jawab Redaksi PanturaNews, tapi tanggung jawab penulisnya.

 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita