Selasa, 20/12/2011, 09:37:31
SK Gubernur Jateng Tentang UMK 2012 Wajib Dilaksanakan
Riyanto Jayeng

Kepala Dinsosnakertrans Kota Tegal, H Sumito SIP

PanturaNews (Tegal) - Sedikitnya 459 perusahaan di Kota Tegal, Jawa Tengah, wajib menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tegal tahun 2012, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor 561.4/73/2011 tanggal 18 November 2011. Dalam SK Gubernur itu ditetapkan bahwa UMK Kota Tegal Tahun 2012 adalah Rp 795 ribu.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tegal, H Sumito SIP, Selasa 20 Desember 2011.

Sumito mengatakan, sesuai SK Gubernur Jateng nomor 561.4/73/2011 tanggal 18 November 2011, memutuskan UMK Kota Tegal pada tahun 2012 naik Rp 60 ribu. Sehingga menjadi Rp 795 ribu, dari UMK tahun 2011 sebesar Rp 735 ribu.

Kenaikan UMK tahun 2012 sudah disosialisasikan, dan perusahaan diberi peluang untuk mengajukan penangguhan. Namun sampai saat ini, dari 459 perusahaan yang beroperasi di Kota Tegal belum ada satupun yang mengajukan penangguhan.

"Kalau tidak ada yang mengajukan penangguhan, maka semua perusahaan harus melaksanakan UMK Kota Tegal tahun 2012. Yakni sebesar Rp 795 ribu," kata Sumito.

Menurut Sumito, awalnya di Kota Tegal ada 462 perusahaan, namun hasil pendataan terakhir ada 3 perusahaan yang bangkrut. Antara lain, perusahaan yang bangkrut FA Sariwangi, UD Gemini, Percetakan Aksara. Sehingga saat ini hanya ada 459 perusahaan yang masih beroperasi, dan wajib melaksanakan UMK tahun 2012 sebesar Rp 795 ribu. Hal ini disebabkan, karena tak ada satupun perusahaan yang mengajukan penangguhan.

"UMK Kota Tegal tahun 2012 sebesar Rp 795 ribu hampir memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau sekitar 96 persen lebih. Sehingga untuk memenuhi KHL, UMK Kota Tegal hanya tinggal 3 persenan. Karena KHL Kota Tegal sekitar Rp 800 ribu. Kami targetkan UMK Kota Tegal 2013, sudah memenuhi KHL 100 persen," ujarnya.

Sedangkan saat ditanya soal sanksi, Sumito menegaskan, untuk memantau penerapan UMK Kota Tegal tahun 2012, Dinsosnakertrans akan membentuk tim. Tim akan bertugas melakukan tinjauan ke sejumlah perusahaan, terkait penerapan UMK tahun 2012. Selain itu, pihaknya juga membuka kotak pengaduan soal penerapan UMK. Kalau ada karyawan yang belum dibayar sesuai UMK, silahkan datang ke kantor Dinsosnakertrans untuk mengadukan.

"Kalau sampai batas waktu, tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Namun dalam pelaksanaanya, ternyata ada temuan perusahaan yang belum menerapkan UMK. Maka akan kami kenakan sanksi tegas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Sumito.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Hendria Priatmana SE, mengungkapkan, karena terkait kesejahteraan karyawan, maka Dinsosnakertrans harus mengawal pelaksanaan UMK. Jangan sampai tak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan, namun tidak ada tindakan tegas saat ada perusahaan yang melanggar UMK.

"Untuk memantau pelaksanaan UMK Kota Tegal tahun 2012, kami juga akan ikut mengawal dan memantau. Kalau ada aduan, maka kami minta ada tindakan tegas dari Dinsosnakertrans. Hal ini dimaksud, agar perusahaan 'tak main-main'," tandas Hendria.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita