Kamis, 26/01/2012, 12:09:50
Sistem Distribusi BBM Bersubsidi Sangat Lemah
SL. Gaharu & Riyanto Jayeng

DR (Cand) Dewi Aryani, M.Si

PanturaNews (Jakarta) - Rapat kerja dan dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan empat penyalur BBM bersubsidi, menghasilkan kesimpulan yang tidak memuaskan. Pada raker itu, ditemukan banyak fakta dan data yang mengindikasikan, bahwa ternyata sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi selama ini sangat lemah, diantaranya prosentase pencapaian kinerja yang masih jauh dari target, dan penyaluran yang belum semuanya tepat sasaran.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, DR (Cand) Dewi Aryani, M.Si setelah rapat kerja, Rabu 25 Januari 2012 malam.

Dijelaskan, keempat distributor seharusnya sudah memiliki dan mengimplementasikan stock dan sales management system, dan harus sudah memberlakukan IT infrastructure monitoring system sebagai sistem dan manajemen pengendalian dan pengawasan yang terintegrasi.

“Sehingga manipulasi dan kebocoran dapat dideteksi sejak awal. Penanganan yang sistematis akan mengunci kebocoran-kebpcoran yang ada, baik dari oknum internal maupun eksternal," ujar kandidat Doktor Kebijakan Energi Universitas Indonesia (UI).

Menurut Dewi, pembagian wilayah dan point service masing-masing distributor juga tidak jelas indikatornya. Karena itu, BPH Migas harus bertanggung jawab terhadap amburadulnya sistem kewilayahan kerja keempat penyalur BBM bersubsidi ini. Wilayah gemuk menjadi bancakan, namun wilayah terpencil hingga wilayah perbatasan Negara, tidak terpenuhi penyalurannya. Pemerataan BBM bersubsidi harus di tata ulang, termasuk melaksanakan evaluasi soal kapasitas, kapabilitas dan komitmen para penyalur.

"Komite BPH Migas juga harus melaksanakan sosialisasi, publikasi menyeluruh dan terus menerus soal distribusi dan pemenuhan BBM bersubsidi kepada masyarakat luas. Sehingga yang berhak benar-benar mendapatkan dan tahu akan haknya,” tutur Dewi.

Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi mitra BPH Migas dalam melaksanakan kontrol sosial. Masyarakat akan aware tentang hal ini, jika sistem manajemen kehumasan BPH Migas juga berjalan sebagaimana mestinya.

“Integrated communications management system, juga harus mulai dibangun dan dilaksanakan oleh BPH Migas dan para distributornya," tandas Dewi.


 
komentar
jaka lelana@27-01-2012 10:33 | brebes - 180.246.114.228
akuuur mba lhatifatu zahro,kalo orang intelek ngomongya belepotan ntar dikira gembel. kritik buat pemerintah korup yg sok intelek ya harus seperti itu. asal jangan ada konspirasi dibalik sikap kritis tersebut,krn yg ditakutkan ujung2 nya cari posisi. tapi harus berbaik sangka jangan berburk sangka.
Lhatifatu Zahro@26-01-2012 11:50 | brebes - 223.255.224.25
maaf mas dikun,kita harus menelaah benar-benar setiap kata yang bu dewi sampaikan..nada tinggi yang beliau sampaikan itu sebuah kewajaran,mengingat beliau ingin agar pemerintah yang katanya dipenuhi kaum intelektual mendengar apa yang sedang beliau perjuangkan..sebagai Cand Dr tentu saja harus mampu mengkritisi dengan cara yang lebaih santun tapi juga mengena..coba seandainya Bu dewi dalam menyampaikan Srampangan/arogan..tentu panjenengan akan berkomentar"(Cand)Dr kok ngomongnya kayak orang Gak berpendidikan" betul toh...??? kita hargai upaya dan kerja keras keras beliau untuk rakyat..dan yang terpenting kita harus dukung jika ada wakil rakyat yang seperti beliau,,siapapun itu dan dari partai manapun...Lados mekaten kang mas dikun..
dikun@26-01-2012 12:20 | kluwut - 118.99.115.95
ngomonge dewi aryani anggota dpr terlalu duwur.. ya arane kandidat Doktor jd rada2 intelektual..lagi mansturbasi intelektual dean
Komentar Berita
Nama
Alamat
Security Code
2cfhj4
Komentar