Senin, 07/01/2013, 06:26:36
Petugas Pengawas Pemilu Dilarang Diskriminatif
Laporan Riyanto Jayeng

Petugas PPL mendapat pengarahan dari Ketua Panwaslu Kota Tegal (Foto: Jayeng)

PanturaNews (Tegal) - Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dilarang bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. PPL juga berkewajiban melaporkan semua tindakan pelanggaran PPS maupun KPPS, yang dinilai mengganggu kelancaran proses pemilihan kepada Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwascam).

Demikian ditegaskan Ketua Panwaslu Kota Tegal, Toto Pranoto ST dalam pengambilan sumpah janji anggota PPL dan gelar pasukan di Pendopo Balaikota Tegal, Minggu 6 Januari 2013 kemarin.

Toto mengatakan, seluruh tugas dan wewenang PPL telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Menurut Toto, 34 petugas PPL yang dilantik itu sudah melalui tahapan seleksi administrasi dan fit and proper test. Bahkan, Selama proses seleksi, Panwaslu terbuka untuk menerima saran dan masukan. Ke- 34 orang petugas PPL itu akan bertugas menyebar ke seluruh wilayah di 27 Kelurahan se-Kota Tegal.

“Mereka akan bertugas mengawasi 451 TPS, dengan jumlah calon pemilih kurang lebih 226.213 orang, Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu harus berpedoman pada asas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas,” kata Toto, Senin 7 Januari 2013.

Toto menambahkan, di dalam pasal 82 UU Nomor 15 Tahun 2011 ditekankan bahwa petugas PPL tidak diperbolehkan bersikap diskriminatif, wajib menyampaikan laporan kepada Panwascam berkaitan dugaan tindakan yang berakibat terganggunya Pemilu di tingkat desa/kelurahan, wajib  melaporkan temuan kepada Panwascam berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS, wajib melaporkan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwascam dan wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwascam.

“Karena tugasnya yang cukup berat, maka kami mohon dukungan dari Pemerintah Kota Tegal, dan masyarakat Kota Tegal, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Laporkan Pelanggaran Pemilu Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan,” tegas Toto.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita