Rabu, 16/01/2013, 07:05:19
Soal Anggaran Pilkades, Bupati Tanggapi Surat Gebrak
Laporan Takwo Heriyanto

Drs. Tatag Koes Adiyanto MSi

PanturaNews (Brebes) - Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti SE melalui Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Kabupaten Brebes, Drs. Tatag Koes Adiyanto MSi, menanggapi surat yang dilayangkan kepada dirinya dari LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), terkait masalah anggaran pelaksanaan Pilkades serentak tahap I tahun 2013 yang akan dilaksanakan di 139 Desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebelumnya dalam surat yang dilayangkan tersebut, Koordinator Badan Pekarja Gebrak, Darwanto melalui divisi Advokasi kebijakan publik, Trio Pahlevi mengatakan, lembaganya sengaja mengirimkan surat kepada Bupati Brebes karena berdasarkan pemantauan sementara diberbagai desa, banyak ditemukan Panitia Pilkades tidak memberikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Pilkades kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan anggaran tersebut.

Tatag mengatakan, RAB pelaksanaan Pilkades dari 139 desa yang diserahkan kepada Pemkab Brebes telah dievaluasi oleh Pemkab Brebes. RAB dari beberapa desa, bahkan harus dikoreksi karena anggarannya dinilai rentan dengan pemborosan.

"Tapi, koreksi yang kami lakukan, bukan berarti menyalahkan RAB panitia, tapi ada yang tumpang tindih. Misalnya, anggaran pengamanan masih dicantumkan, padahal sudah dibiayai dari APBD yang tota untuk pelaksanaan kegiatan pilkadesnya mencapai Rp 1,4 miliar. Ada juga item-item pengeluaran yang dicoret ataupun diperbaiki sesuai dengan standar indeks biaya per item," ujar Tatag kepada PanturaNews.Com, Rabu 16 Januari 2013.

Karena itu, pihaknya berharap kepada masyarakat untuk tidak terlalu mendiskreditkan panitia Pilkades. Sebab mereka adalah figur yang terpilih di desanya. "Tapi seyogyanya setelah RAB diperbaiki, panitia juga terbuka kepada masyarakat, minimal kepada calon kades sebagai pihak yang berkepentingan langsung," ungkapnya.

Dia menjelaskan, besar kecil biaya pelaksanaan Pilkades sebenarnya menjadi kewenangan panitia di tiap desa masing-masing. Sebab, mereka yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan di setiap desa yang tidak seragam satu dengan lainnya.

"Koreksi terhadap RAB kegiatan, juga diberlakukan dengan mengedepankan perspektif di lokasi desa sehingga fleksibel," tandasnya.


 
komentar
Belum ada komentar untuk ditampilkan pada artikel ini.

Komentar Berita