Tak Tersentuh, Kelurahan Diusulkan Menjadi SKPD
Takwo Heriyanto
Kamis, 08/03/2012, 06:20:45 WIB

Dialog Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah digelar Bappeda Brebes (Foto Takwo Heriyanto)

PanturaNews (Brebes) - Nasib kelurahan nyaris tidak tersentuh keberadaanya dibandingkan dengan desa, terutama dalam persoalan penganggaran dan personalia. Terbukti, kelurahan tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga banyak kendala dalam pembangunannya.

Untuk menarik iuran dari warga masyarakat, juga sangat sulit karena warga sudah kritis dan tidak baik kalau pembangunan dengan membebani warganya.

Keluhan tersebut disampaikan Kepala Kelurahan Limbangan Wetan, Sri Iriani SE saat dialog Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Brebes, Jawa Tengah, di Aula Dinas Pendidikan Kaupaten Brebes, Kamis 08 Maret 2012

Untuk itu, dia mengusulkan agar Kelurahan dijadikan SKPD tersendiri. Sehingga dapat menjalankan roda pembangunan di kelurahan berlangsung dengan baik tanpa membebani masyarakat.

Hal Senada diamini Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Brebes, Drs Tatag Koes Adianto MSi. Menurutnya, Kelurahan sulit mendapatkan penganggaran karena tidak ada pos yang mendukungnya. Untuk itu, langkah politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kelurahan sebagai SKPD tersendiri sangat tepat.

Dari 297 desa dan kelurahan, Kabupaten Brebes memiliki 5 Kelurahan. Yakni Kelurahan Brebes, Limbangan Wetan, Limbangan Kulon, Pasarbatang dan Gandasuli. “Ini tergantung political will pemangku kekuasaan,” kata Tatag.

Sedangkan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Brebes yang disampaikan langsung oleh Ketuanya, Wahidin Soedja, meminta agar anggaran KONI ditingkatkan terutama untuk memberikan bonus bagi atlet yang berprestasi. Dengan bonus yang ditawarkan oleh Pemkab, berimbas pada peningkatan prestasi olah raga di Kabupaten Brebes.

Sementara Kepala Bappeda Brebes, Ir Joko Gunawan MT, dalam Forum SKPD dipaparkan berbagai peluang dan tantangan tiap-tiap SKPD, dan program kerja serta penganggarannya untuk tahun 2013.

Diharapkan dapat terbangun kesepahaman untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi pada masa satu tahun kedepan secara berkelanjutan. Sehingga dapat ditetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana dari kegiatan kecamatan tahun 2013 dan rencana kerja SKPD tahun 2013.

Dalam forum itu juga dipilih delegasi untuk musrenbang Provinsi yang berasal dari kelompok masyrakat, maksimal 3 orang dengan tidak meninggalkan keterwakilan perempuan. Forum SKPD digelar di tiga tempat yakni di Aula Dinas Pendidikan yang membahas urusan I meliputi urusan pemerintahan, kependudukan, pelayanan umum, ketertiban dan keamanan.

Urusan II di Aula Dinas PU dan TR membahas ekonomi, pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, UMKM, Perdagangan, perindustrian, pengembangan wilayah, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Sedangkan urusan III di Aula Bappeda meliputi urusan kesejahteraan rakyat, sosial budaya, kesehatan dan pendidikan.