Keppres Dibatalkan, Perda Larangan Miras Harus Berlaku
Laporan Riyanto Jayeng
Rabu, 10/07/2013, 09:00:06 WIB

Ilustrasi

PanturaNews (Tegal) - Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, meminta kepada Pemkot Tegal agar segera memberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Miras). Hal itu menyusul adanya pembatalan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peredaran dan Pengendalian Miras oleh Mahkamah Agung (MA) 18 Juni 2013 lalu.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Peduli Rakyat (F-PAN PR), H Harun Abdi Manaf SH, mengatakan, keberadaan Perda Larangan Miras sangat dibutuhkan di Kota Tegal. Yakni, untuk mencegah maraknya peredaran miras di masyarakat.

"Kami meminta Perda Larangan Miras untuk bisa dijalankan karena sudah masuk lebaran daerah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Rachmat Raharjo. Menurut Rachmat, momentum Ramadan sangat tepat bila Perda Miras dikukuhkan pemberlakuannya oleh semua pihak. Sebab, MA telah mencabut Keppres Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan menyatakan aturan tersebut tidak berlaku.

Hal tersebut dituangkan dalam putusan 42P/HUM/2013 yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya (amar sesuai petitum), pada pokoknya sebagai berikut. Yakni, menyatakan Keppres RI Nomor 3 tahun 1997 tidak berlaku karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rahmat mengemukakan, dalam persoalan tersebut yang mengajukan permohonan yaitu Front Pembela Islam (FPI). "MA menyatakan Keppres tidak berlaku karena pertimbangan pembentukannya secara nyata tidak dapat menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Dengan putusan tersebut Keppres bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, UU No 36 tahun 2009, UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 7/1996 tentang Pangan.

Dalam perkara tersebut diputuskan oleh hakim Julius, Hari Sujadmiko, dan Supandi pada 18 Juni 2013. Dalam Keppres menyebutkan, peredaran miras kategori B dan C (mengandung alkohol lebih dari 5%) hanya boleh di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu.

"Keppres itu membuat pemerintah daerah tidak bisa membuat Perda antimiras. Namun, dengan penghapusan itu, maka Perda antimiras bisa berlaku," katanya, Rabu 10 Juli 2013.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD, H Edi Suripno SH mengatakan, DPRD dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas masalah kelanjutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Miras. Hal itu menyusul adanya Keputusan MA yang membatalkan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

"Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jateng beberapa waktu lalu, Perda Larangan Miras tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan peraturan diatasnya. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan dari MA, maka DPRD akan membahas bersama tentang evaluasi gubernur diawali dengan rapat dengar pendapat," katanya. 

Menyikapi hal itu, Walikota H Ikmal Jaya SE Ak mengatakan, Pemkot akan menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Dalam kesempatan itu, meminta penjelasan secara resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Tegal tentang putusan dari MA. "Hal itu dimaksudkan agar ada kepastian yang jelas, karena kabar keputusan MA yang membatalkan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 baru kami ketahui dari media," katanya